Kunker Komisi V DPR RI Ke Pemkot Bogor Mensinergikan Program Kementerian PUPR

29 / 09 / 2017 Kategori:

InilahOnline.com (Kota Bogor) - Kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedikitnya membawa angin segar bagi rencana pembangunan di Kota Bogor. Pasalnya, ada beberapa program yang akan disinergikan dan diusulkan Komisi V DPR RI ke Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terutama yang menjadi program Prioritas Pemkot Bogor.

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, program Komisi V memang banyak berhubungan dengan infrastruktur di Pemerintah Daerah. Tak terkecuali Kota Bogor yang merupakan salah satu kawasan penyangga nasional yang sudah tentu harus menjadi prioritas untuk dibantu. Mengingat di 2018 pun banyak program dari Komisi V yang juga bisa sinergikan dengan Pemkot Bogor.

“Ada program rumah swadaya, penataan kota kumuh, jembatan, jalan, sanimas, transportasi dan lainnya,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Balaikota Bogor, Jumat (29/09/2017).

Ia menuturkan, terkait program-program yang coba disenergikan ia harapkan agar proposalnya segera disiapkan. Pasalnya, terkait anggaran untuk infrastruktur banyak juga yang mengusulkan. Namun akan diprioritas yang ada persetujuan dari anggota Komisi V. Sebab penambahan anggaran Kementerian PUPR pun bagian dari persetujuan Komisi V.

“Kami bisa mengusulkan karena ada Undang-undang MD3 karena sebagai wakil rakyat kami dapat menampung aspirasi dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan, terkait program dari Komisi V ini Pemerintah Kota Bogor akan mencoba mengajukan beberapa kebutuhan yang memang menjadi prioritas. Sebut saja peningkatan jalan dengan betonisasi, pelebaran jembatan Otista, jembatan Sempur, jembatan Situ Duit, Pedestrian Sudiman, Pedestrian Juanda, Pedestrian Jalak Harupat dan Pedestrian Suryakencana.

“Kita usulkan sebanyak-banyaknya karena ini kan untuk anggaran 2018 tapi persetujuan tergantung dewan juga,” pungkasnya. (Basir)