INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan pelanggaran kampanye didominasi yang didominasi oleh kasus politik uang, baik pada Pemilu, Pilkada dan Pileg yang digelar beberapa waktu lalu.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin mengatakan, dalam pemilu serentak terdapat sebaran kasus politik uang yang selama ini masih cukup mengkhawatirkan di era demokrasi.
“Pelaksanaan Pemilu serentak tahun ini saja, temuan pelanggaran kampanye didominasi oleh kasus politik uang, sehingga sangat mendominasi, ”ujarnya dalam diskusi dengan para mitra kerja lembaganya, di Patrajasa Hotel Semarang, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, praktek politik uang hingga saat ini masih terus menjadi momok, yang sangat mengancam dan mengkhawatirkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Jateng.
”Bawaslu Jateng mencatat temuan pelanggaran kampanye yang didominasi oleh kasus politik uang, banyak terjadi di berbagai daerah di provinsi ini,”paparnya.
Namun demikian, lanjutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan temuan kasus politik uang, kepada pihak Panwaslu di setiap kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota.
”Dalam kondisi itu, Bawaslu terus meminta kepada masyarakat agar lebih ikut serta dalam memerangi politik uang, saat Pilkada yang akan digelar 2020 mendatang,”tuturnya.
Dia menambahkan, kendala yang sering muncul di lapangan rata-rata warga masih enggan melapor kepada Bawaslu maupun Panwaslu, mereka pada umumnya masih diliputi rasa takut.
”Masyarakat diharapkan bisa aktif dalam mengawal jalannya Pilkada 2020 mendatang hingga bisa bersih dari poltik uang,”pintanya.
Sebagaimana diketahui Pilkada 2020 di Jateng akan diikuti sebanyak 21 kabupaten/kota, dan merupakan Pilkada dengan jumlah peserta terbanyak kedua setelah Pilkada Sumatra Utara dengan jumlah 23 Kabupaten/kota.
Bawaslu Jateng kini tengah menyiapkan sejumlah strategi pengawasan untuk mengawal jalannya Pilkada 2020, mengingat Pilkada Jateng ini akan menjadi fokus nasional, karena jumlah kabupaten kota yang menggelar Pilkada ini terbanyak kedua setelah Sumut.
”Jadi dalam event Pilkada mendatang ini, mendorong Bawaslu harus menyusun strategi dalam pengawasan, seiring penyelenggara masih penyusunan dalam tahapan,”pungkasnya.
(Suparman)
Komentar