oleh

Aset UPK-DAPM Kecamatan Tanjungsiang Subang Bernilai Milyaran Rupiah Diduga Jadi Ajang Bancakan

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Unit Pelaksana Kegiatan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK- DAPM) Kecamatan Tanjungsiang,kabupaten Subang, prov.Jawa Barat belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan, pasalnya selain legalitasnya dianggap ilegal juga dalam mengelola keuangan dana bergulir dinilai tidak taransparan dan akuntabel bahkan dituding dijadikan ajang bancakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/DAPM.

Pengelolaan DAPM sendiri merupakan kelanjutan (pasca program) PNPM-MPd yang sudah berakhir pada 31 Desember 2014.
Hal itu seperti temuan yang dirilis LSM FESOMAS dan diterima Demokratis belum lama ini.

Pentolan LSM FESOMAS Dedi Supriatna memaparkan, keberadaan UPK-DAPM bentukan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) diketuai Jejen Zaelani dianggap ilegal (baca: Bodong), lantaran pembentukan BKAD sendiri diduga tidak melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Tak hanya itu, pengelolaan keuangan dana bergulir yang asetnya kini mencapai sedikitnya Rp.4,5 milyar disinyalir dijadikan ajang bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,  Modusnya dengan membentuk kelompok-kelompok peminjam fiktip, uang setoran kelompok tidak dibukukan diduga masuk kantong pribadi oknum, peminjam perorangan yang diduga bernuansa KKN.

Disebut-sebut peminjam perorangan ini para oknum yang terlibat dalam kepengurusan BKAD/UPK-DAPM dan lembaga pendukung lainnya.

Sementara itu, kata Dedi kepengurusan UPK-DAPM yang dipimpin Maman sejak terbentuk selama 3 tahun belum pernah menyampaikan laporan tahunan yang dibacakan dalam forum MAD seperti diatur dalam AD/ART, sehingga sulit untuk mengatahui perkembangan usaha/kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Komentar