InilahOnline.com (Cibinong-Kab Bogor) – Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kekeliruan yang berakibat hukum serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya volume penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dimana pada edisi kali ini berfokus bagi para kepala desa/lurah se-Kabupaten Bogor bertempat di Gedung Serbaguna 1, pada Rabu (15/11).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor Burhanuddin menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi. Dalam sambutannya Burhan mengungkapkan bahwa pembentukan unit satuan tugas saber pungli merupakan salah satu langkah penting dalam merefleksikan komitmen untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, termasuk dari adanya pungutan liar di lokasi yang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku tidak ada biaya.
“Tujuannya antara lain adalah meningkatkan disiplin aparatur dalam membudayakan nilai – nilai pelayanan yang optimal, bersih, dan berwibawa dengan komitmen stop pungli, berantas pungli, jauhi pungli, malu pungli,” tegasnya dihadapan pada peserta sosialisasi.
“Hasil operasi tersebut menjadi bukti keseriusan unit satgas saber pungli Kabupaten Bogor dalam memberantas pungutan liar, meskipun di satu sisi menjadi potret buruk mental korup masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Burhan menghimbau kepada semua pihak untuk proaktif menolak secara tegas serta bekerjasama dengan unit satgas saber pungli untuk menginformasikan dan melaporkan kegiatan – kegiatan pungutan liar yang terjadi di lingkungannya masing – masing.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku Wakil Ketua I Pokja Pencegahan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Jawa Barat, Sonny Samsu Adisudarma, yang turut hadir sebagai narasumber menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan beberapa program inovasi yang ditujukan untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli).
“Beberapa program tersebut, ungkap Sonny, juga telah ditetapkan sebagai ‘pilot project’ pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya. (Basir)
