INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku prihatin dan sedih masih terdapatnya bupati yang terkena OTT oleh KPK. Padahal, sebelumnya sudah mewanti para bupati itu setiap kali pertemuan yang dilakukan setiap saat melantik bupati baru. Namun upaya yang dilakukan ternyata tidak bisa merubah perilaku, etika serta integritas yang selama ini dilakukan dilingkungan pemerintahannya.
‘’Soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Kudus, M Tamzil. Itu merupakan jalan yang baik karena OTT penting jika memang sudah tidak bisa dinasehati. Kalau sudah tidak bisa dinasehati maka OTT menjadi penting,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).
Ganjar menjelaskan, di dalam era terbuka saat ini sedang reformasi menuju pemerintahan bersihhrus terus dilakuan Namun jika ada yang berani menyalahinya maka itu sebagai perbuatan yang nekat dan tidak beretika.
“Di era yang sudah terbuka dan transparan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintahan bersih, maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini,” tegasnya.
Ganjar mengaku, selalu mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan kepada semua kepala daerah. Pihaknya juga menegaskan bahwa semua kepala daerah telah paham terkait mitigasi korupsi.
“Seperti jual beli jabatan, lelang proyek, perizinan. Semua kepala daerah juga sudah pelatihan pencegahan korupsi di KPK, dan semua sudah tanda tangan pakta integritas,” kata Ganjar.
Sementara itu, dalam penggrebegan yang dilakukan petugas KPK, sejumlah ruangan di kompleks Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Setda Pemkab) disegel KPK. Disebutkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dijerat KPK dalam OTT. Sedangkan dalamOTT ada 9 orang yang ditangkap KPK terkait jual beli jabatan.
“KPK mengamankan total 9 orang sampai saat ini,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).
“Mereka terdiri dari unsur kepala daerah, staf dan ajudan bupati, serta calon kepala dinas setempat,” imbuh Basaria seperti dilansir Detik.com
Sedangkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diperiksa KPK di Mapolda Jawa Tengah sore ini. Periksaan dilakukan usai KPK melakukan penggeledahan dan penyegelan Pemkab Kudus.
Dari informasi yang diperoleh, KPK tiba di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (26/7/2019). Pemeriksaan kemudian dilakukan di lantai 3 gedung yang ada di Jalan Pahlawan Semarang itu.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Triatmaja mengatakan pihaknya tak mengetahui secara detail tentang agenda pemeriksaan tersebut.
“Dilakukan pemeriksaan, tapi Polda sifatnya dipinjam tempat saja oleh KPK. Sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Agus, Jumat (26/7/2019).
Ketika ditanya berapa orang yang dibawa KPK, Agus juga belum mengetahui. Namun sumber mengatakan ada pejabat di Kudus yang diperiksa di sana.
“Saya belum tahu jumlahnya berapa, intinya sedang berlangsung. Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa,” pungkasnya.
(Suparman)
