Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, SMSI Serukan Kepada Anggotanya Untuk Waspadai Hoax

Nasional464 Dilihat

InilahOnline.com (Jakarta) – Perusahaan media siber (online) diminta untuk berperan dalam mengeliminir hoax (berita bohong), khususnya yang mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian ditegaskan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Teguh Santosa, Selasa (9/1/2018) di Jakarta

“Pengelola media massa berbasis internet atau media siber berkewajiban menjaga ruang redaksi sehingga terbebas dari hoax, fitnah dan ujaran kebencian khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini serta pemilu dan pilpres di tahun yang akan datang,” ujarnya

Teguh Santosa mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tentang mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi resiko munculnya hoax terkait penyelenggaraan pilkada dan pemilu untuk bebas dari kabar bohong, fitnah dan ujaran kebencian.

“SMSI menyerukan kepada seluruh anggota anggota SMSI untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak terjebak dalam pusaran hoax dan ujaran kebencian,” tegasnya.

Menurutnya, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menkominfo dan bahkan Menkominfo juga mengatakan, bahwa malam ini (Selasa, 9/1,-red) Kemenkominfo akan menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memitigasi dan mengantisipasi hal-hal negatif dari media massa dalam proses pilkada.

“Pengaruh media sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dibantah semakin besar. Namun demikian, harus dipahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial faktual. Bahkan, tidak sedikit informasi melalui media sosial yang diproduksi pihak tertentu untuk sekadar menghancurkan kredibilitas pihak lain,” kata Teguh yang juga Wakil Ketua PWI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri tersebut.

Lebih lanjut Teguh mengatakan, bahkan informasi yang ada di medsos ada yang menggunakan akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang digunakan untuk menyebarkan hoax, fitnah dan ujaran kebencian. Untuk itu, pihaknya mengharapkan ruang redaksi media siber yang menghormati kode etik. jurnalistik berperan sebagai clearing house yang membantu masyarakat untuk mengetahui mana informasi atau kabar bohong dan mana yang faktual.

Sementara itu, Mabes Polri meningkatkan pengawasan terhadap media sosial (medsos) yang menyebarkan informasi tanpa fakta (hoax) menjelang Pilkada serentak 2018.

“Jadi, memang fenomena sekarang medsos menjadi satu alat untuk mencapai tujuan bermacam-macam,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi M Iqbal di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, kepolisian diberi amanat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kemudian kinerja dengan menangani kasus penyebaran informasi hoax melalui medsos.

Untuk itu, Mabes Polri memastikan akan serius menangani penyebaran informasi hoax dengan memperkuat struktur kelembagaan seperti Biro Multimedia Divisi Humas dan Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Polri berkewajiban mengayomi masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban melalui cara premitif dan preventif pada pengguna medsos. Selain itu, Mabes Polri juga menggelar diskusi yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar masyarakat maupun warganet tidak percaya dan mewaspadai terhadap informasi hoax.

Mantan Kapolrestabes Surabaya Jawa Timur itu juga mengimbau para bakal calon kepala daerah maupun legislator bersiang secara fair, santun dan tidak menghalalkan segala cara atau menghasut masyarakat. “Mabes Polri pun akan menandatangani nota kesepahaman dengan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) seperti KPU dan Bawaslu”, tandasnya. (Piya Hadi)