Ketua DPW PPP Jabar Minta Maaf Pasca OTT Ketum PPP Romahurmuziy

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat turut menyikapi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Umum PPP HM Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua DPW PPP Jabar, Ade Munawaroh Yasin menyampaikan beberapa poin pernyataan dalam konferensi persnya, Sabtu (16/3/2019).

Menurut Ade Munawaroh Yasin yang juga Bupati Bogor itu, bahwa kejadian OTT yang dilakukan oleh KPK kepada Ketua Umum (Ketum) DPP PPP merupakan musibah bagi seluruh kader dan simpatisan PPP, khususnya di Jawa Barat.

“Karena itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan, kader, caleg, konstituen dan kepada masyarakat Jawa Barat,” ujarnya

Lebih lanjut dikatakan, PPP sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Ini juga sesuai dengan semangat dan komitmen PPP sebagai pelopor lahirnya KPK,” tambahnya.

DPW PPP Jawa Barat mendukung dan merespons langkah cepat DPP PPP dalam menyikapi konstelasi yang sedang terjadi. DPW PPP juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PPP di setiap tingkatan kepemimpinan untuk tetap tegar, solid dan semangat melaksanakan konsolidasi partai.

Ade Yasin juga mengatakan, kemandirian PPP di Jawa Barat dalam menyikapi peristiwa yang terjadi karena terbiasa melakukan kerja-kerja politik secara mandiri. Tidak tergantung kepada DPP, apalagi orang per orang.

“Terus bergerak meraih simpati rakyat. Terus berdoa dan berikhtiar. Tetap konsolidasi untuk suksesnya Pileg dan Pilpres 17 April 2019. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi perjuangan kita semua,” tegas Ade Yasin.

Seperti diketahui, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menjadi ketum parpol kelima yang terjerat KPK. Pria yang akrab disapa Rommy ini ditangkap KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 15 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB.

Romi adalah anggota DPR Fraksi PPP itu akhirnya resmi ditahan KPK, Sabtu, 16 Maret 2019, setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

(Basir)