InilahOnline.com (Kota Bogor) – Menjelang Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan digelar di Kota Bogor 26 – 28 April 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan berbagai persiapan, baik secara teknis maupun administrasi. Nantinya, salah satu pembahasannya yaitu mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 mengenai organisasi perangkat daerah (OPD) dan hasilnya akan dijadikan “Deklarasi Bogor”.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakot Bogor Taufik, Selasa (18/04/2017) di ruang kerjanya menjelaskan, ditunjuknya Kota Bogor sebagai tuan rumah pelaksanaan Muskomwil Apeksi Wilayah III ini berdasarkan hasil rapat yang digelar 7 Maret 2017 lalu yang dihadiri Asisten Pemerintahan Kota Bandung dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.
Dalam kegiatan Muskomwil Apeksi Wilayah III yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu akan dihadiri 25 Walikota, dimana salah satu agendanya akan melakukan pemilihan ketua yang telah habis masa baktinya.
Selain pemilihan ketua kata Taufik, agenda lainnya pada kegiatan ini yakni pembahasan penerapan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
“Wali Kota Bogor menjadi salah satu narasumbernya,” katanya.
Selain agenda tersebut, di hari kedua Muskomwil Apeksi seluruh peserta akan diajak berolahraga dengan berjalan kaki di Kebun Raya Bogor (KRB). Selanjutnya dengan menggunakan bus Uncal mereka akan dibawa ke Taman Heulang untuk sama-sama melakukan penanaman pohon.
“Tapi untuk kegiatan ibu-ibu Wali Kota, ada kegiatan wisata mengunjungi Balai Kirti, meninjau produk unggulan UKM dan mengunjungi Balai Penelitian Pertanian Terpadu di Cimanggu yang dipimpin langsung Ketua TP PKK Kota Bogor Yane Ardian,” ujarnya.
Taufik menerangkan, hasil dari sidang pembahasan mengenai penerapan PP Nomor 18 tahun 2016 selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan hasil evaluasi tersebut akan diberi nama “Deklarasi Bogor”. (humas;Tria/Lani) SZ
