INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Perkembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah hingga Juli 2018, terus mengalami peningkatan secara baik. Hal ini terbukti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, dalam bulan Juli 2018 sudah mencapai Rp 27,6 Triliun, dari target yang seharusnya Rp 24 Triliun.
”Hanya jumlah investasi yang masuk hingga kini masih menunggu laporan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal), karena baru keluar pada minggu ketiga bulan Oktober 2018,”kata Kepala DPMPTSP Jateng Prasetyo Aribowo
saat mengadakan acara penyusunan rancangan awal rencana strategis tahun 2018-2023, Selasa (9/10/2018).
Dia menjelaskan, pihaknya juga memiliki 6 program di antaranya program perizinan, penanganan peraduan dan peningkatan layanan masyarakat, program peningkatan pelayanan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan modal, program promosi dan kerja, terkahir program pengawasan dan pengendalian.
”Dari beberapaprogram ini setidaknya bisa memberikan nilai tambah, untuk perkembangan investasi di Jawa Tengah,”paparnya.
Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal untuk mewujudkan masyarakat Jateng yang semakin sejahtera.
”Kegiatan ini memiliki dua indikator yaitu tingkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan, dan meningkatkan pertumbuhan nilai investasi baik domestik maupun asing,”ujarnya.
DPMPTSP, lanjut dia, akan menggerakkan atau menjalankan potensi untuk mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis, serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten atau Kota.
”Selain itu mempererat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan sekaligus pengangguran,”paparnya.
Kendati demikian Prasetyo Ariwibowo menjelaskan, sekarang ini pihaknya mencoba mengatasi bagaimana meningkatkan promosi penanaman modal, mempercepat pelaksanaan berusaha, dan mengawal investasi yang masuk.
”Jika melihat dari tahapannya secara konteks jangka panjang, sekarang ini masih dalam pertengahan yaitu memasuki tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi yang hampir selesai.”
Sekarang ini,lanjutnya, sedang menuju tahap pengembangan sekala besar yang bisa mendorong usaha kecil dan menengah di masyarakat. Oleh karenaitu, DPMPTSP Provinsi Jateng sudah memiliki layanan OSS (One Stop Service) yaitu perizinan berusaha yang bisa diurus dalam waktu singkat.
”Layanan OSS ini memiliki 3 layanan di antaranya pelayanan prioritas, mandiri, dan perbantuan,” ujarnya.
Dijelaskan, hingga kini jumlah perizinan di luar OSS sampai bulan September 2018 ada sebanyak 7.516, sedangkan dari 166 izin yang ada di Provinsi Jateng sebanyak 74 masuk OSS, sisanya 92 yang masih kami tangani.
”Tapi yang termasuk OSS kami juga masih menangani kalau terkait pemenuhan komitmen, contoh ketika akan mengurus surat izin penangkapan ikan,”tuturnya.
Terkait dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar, Prasetyo mengaku, bisa saja terjadi pada umumnya bagi mereka yang bergelut di bidang konstruksi. Misalnya, modal belanjanya impor biasanya terkendala, tapi untuk perusahaan besar sudah memprediksi angkanya akan naik berapa.
”Yang jelas ketika akan mengalami kenaikan sampai 15 ribu tidak akan berpengaruh, karena sudah mempersiapkan kenaikan diatas harga yang sekarang,”pungkasnya.
(Suparman)
Komentar