Pasca OTT KPK Kantor Bupati Bogor Nampak Sepi, Wartawan Tetap “siaga”

Tak Berkategori293 Dilihat
Kantor Bupati Bogor di Cibinong nampak sepi. (Foto Piya Hadi)

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, situasi dan kondisi kantor Bupati Bogor  di Cibinong nampak sepi.

Menurut pantauan inilahonline.com dilapangan, Selasa pagi (27/4/2022) kondisi kantor Bupati Bogor pasca OTT oleh KPK pada Selasa 27 April 2022, tidak nampak ada kegiatan di kantor Bupati dan Sekretaris Pemkab Bogor, di Cibinong. Namun, terlihat puluhan wartawan dari berbagai media “bersiaga” di sekitar Kantor Pemkab Bogor.

“Kami sengaja stand by atau bersiaga untuk menunggu dan mengupdate jika informasi terkini atau hal-hal baru terkait pasca penangkapan Bupati Bogor. Banyak teman- teman dari berbagai media tetap setia menunggu disini.” ujar merka.

Sementrara itu menurut informasi dari sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, OTT KPK ini diduga merupakan pengembangan kasus Walikota Bekasi yang sebelumnya juga terkena OTT dan sudah jadi tersangka KPK dan diduga menrima gratifikasi (suap-red) dari salah satu pengusaha memilik proyek di Pemkab Bogor.

“Informasi yang beredar, diduga ada salah satu pengusaha yang juga mengerjakan sejumlah proyek di Pemkab Bogor yang tidak beres dan akhirnya menjadi temuan BPK, sehingga terjadi dugaan penyuapan terhadap oknum BPK (Badan Pemriksa Keuangan-red), karena dalam OTT itu selain menangkap Bupati Bogor, KPK juga mengamankan oknum BPK,’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan KPK.

Para wartawan tetap “siaga” menunggu informasi terkini terkait pasca pengankapan Bupati Bogor dalam OTT yang dilakukan oleh KPK

 “Pada dasarnya kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Karena KPK mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam, lalu nanti seperti apa hasilnya, kita tunggu sama sama,” kata Bayu kepada wartawan, Rabu (27/4/22).

Bayu mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat yang kedapatan tertangkap tangan bersama Bupati Ade Yasin. Namun dirinya memastikan jika aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bogor masih berjalan seperti biasa, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

 “Hari ini ibu (Bupati-red) agendanya ke Citeko, ada kunjungan kedutaan Hungaria pagi. Kaitannya dengan apakah nanti itu dihadirinya oleh Pak Sekda atau Pak Wakil Bupati, disesuaikan dengan jadwal,” ungkap Bayu.

Diketahui sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Bupati ditangkap bersama dengan beberapa perwakilan dari BPK Jawa Barat. Bupati Ade Yasin diduga terlibat suap. Namun KPK belum merinci perkara apa yang melatari transaksi haram itu.

Larang Terima Gratifikasi

Sehari sebelum ditangkap KPK, Bupati Bogor Ade Yasin telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait larangan bagi aparatur sipil negara (ASN)) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, untuk menerima gratifikasi Lebaran 2022.

Dalam SE Bupati Bogor Nomor 700/547- Inspektorat itu mengatur setiap ASN, pimpinan, dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya berkaitan dengan Idulfitri 1443 Hijriah atau pandemi covid-19.

“Tindakan tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (25/4/2022). 

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin

Selain itu, Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 dan Lebaran sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan koruptif.

Buoati Bogor menjelaskan, larangan merima gratifikasi tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR-red) red) merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Bahkan Ade Yasin menandaskan, sebaiknya  perayaan Lebaran sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. 

Namun nahasnya, sehari setelah SE itu terbit, Ade Yasin terjaring OTT yang digelar KPK pada Selasa, (26/4). OTT tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap yang dilakukan oleh Bupati BogorAde Yasin. (PH)