oleh

Penghasilan Nakes Relatif Kecil Jadi Perhatian DPRD Kota Bogor

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Tenaga Kesehatan (nakes) jenjang karir dan ketimpangan penghasilannya Kota Bogor menjadi perhatian serius DPRD Kota Bogor. Pasalnya, penghasilan take home pay (penghasilan-red) nakes lantaran lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan ASN di instansi lain.

Dengan penghasilannya tidak sebasar yang diharapkan itu, maka akibatnya, nakes ramai-ramai ingin pindah agar bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) seperti yang diterima ASN di instansi lain. Selain tidak dapat tukin, jenjang karir nakes Kota Bogor juga dianggap tidak jelas. Nakes berprestasi sekalipun akan tetap menjadi staf sampai pensiun.

Beda dengan dengan ASN di instansi lain, seperti dinas, badan dan kantor. Selain mendapatkan tukin yang nilainya lebih besar dari nakes, jenjang karir mereka juga jelas. Mereka yang berprestasi akan mendapatkan promosi jabatan menjadi kepala seksi (kasi) atau kasubag, lurah, kepala bidang (kabid), camat, sekretaris dinas (sekdis), kepala bagian (kabag), dan kepala dinas atau kepala badan. Bahkan, mereka juga punya peluang untuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam menyikapi persoalan nakes itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) harus mengajak bicara 25 kepala puskesmas di Kota Bogor agar mendapat informasi utuh tentang kejelasan substansi tunjangan kinerja yang dikeluhkan oleh SDM nakes di Puskesmas.

“Dinkes jangan hanya membicarakan take home pay kepala puskesmas, tetapi juga harus mengetahui penghasilan SDM kesehatan yang ada di puskesmas secara keseluruhan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar.

Menurutnya, pihaknya menyadari bahwa penghasilan nakes puskesmas berbeda-beda lantaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima puskesmas tidak sama. Meski demikian, Dinkes harus bisa membuat formulasi agar para nakes mendapatkan keadilan.

“Kebanyakan nakes mengeluh bukan karena penghasilan mereka lebih kecil daripada nakes di Puskesmas lain. Mereka mengeluh lantaran take home pay yang diterima lebih kecil dibandingkan ASN di instansi lain seperti dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Menurut Karnain Asyhar, Dinkes harus mengupayakan keseimbangan take home pay para nakes antar puskesmas dengan mereformulasi jumlah kepesertaan BPJS BPI dan luas wilayah binaan puskesmas dengan beberapa dasar pertimbangan, di antaranya tingkat akreditasi puskesmas,” ucap Karnain kepada wartawan.

“Komisi IV DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar Badan Kepegawaianan BKPSDM bersama Dinkes dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebaiknya  segera merumuskan tukin nakes,” tandasnya.

Dikatakan Karnain, BKPSDM, Dinkes, TAPD harus duduk bersama merumuskan solusi menjawab problem ketimpangan take home pay yang berpotensi mengganggu kinerja dan prestasi kerja ASN ini,” kata politikus PKS ini. Diingatkan, agar dalam perumusan tukin nakes, BKPSDM, Dinkes, dan TAPD tetap berpijak pada regulasi dan menambah ruang regulasi yang bisa diperankan oleh kepala daerah.

Lebih lanjut Karnain juga meminta agar jenjang karir nakes mendapat perhatian dari Pemerinta Daerah Kota Bogor. Karena “Hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah adanya ketidakjelasan jenjang karier yang mendorong motivasi kerja dan berprestasi para ASN,” imbuhnya. (Ian Lukito)