Perintah Presiden Jokowi Kawal Investasi Kepada Kapolri Berpotensi Langgar HAM

Berita, Hukkrim, Nasional183 Dilihat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal investasi dikhawatirkan institusi Polri akan berpotensi bersikap represif dan melakukan pelanggaran Hak Azsasi Manusia (HAM). Demikian dikatakan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH, MH, Sabtu (17/12/2021)

“Perintah Presiden Jokowi itu, apabila tidak diatur dalam peraturan kepolisian. Baik itu melalui Peraturan Polri (Perpol) atau Peraturan Kapolri (Perkap), maka akan berpotensi Polri akan melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Menurut Ketua IPW, dengan lahirnya Omnibus Law diberikan ruang yang cukup besar bagi investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan dan juga infrastruktur yang membutuhkan lahan yang sangat luas.

“Akibatnya, Investasi di bidang ini tidak jarang menggusur rakyat bahkan dengan cara mengkriminalkan. Kendati, UU Cipta Kerja ini diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya. 

Sugeng mengungkapkan, perististiwa yang terbaru, warga yang sedang mempertahankan tanahnya di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian setempat, Kamis (16/12/2021) malam.

“Bahkan, dalam peristiwa itu puluhan warga ditangkap secara sewenang-wenang. Disamping, terjadinya teror dari aparat kepolisian dengan melakukan penembakan terhadap kendaraan warga yang menuju lokasi,” terangnya.

Padahal, masih kata Sugeng,  115 warga Desa Suka Mukti itu merupakan peserta transmigrasi SKPC 3 tahun 1981. Namun, Kepala Desa menerbitkan SPH Fiktif dan menyerahkannya kepada PT.Treekreasi Marga Mulya Sementara pihak BPN setempat telah menerbitkan tiga sertifikat HGU yang berbeda tapi di atas lahan yang sama dengan punya masyarakat. Anehnya, 36 SHM warga justru dibatalkan tanpa proses apapun. 

“Kriminalisasi kepada rakyat oleh investor juga terjadi di Riau. Hilangnya 650 hektar lahan yang dibongkar Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau menjadi penyebab dikriminalisasikannya anggota dan pengurus koperasi oleh Polres Kampar di berbagai kasus,” bebernya. 

Lebih lanjut dikatakan Sugeng, terkait persitiwa di kampar Riau itu, PT Perkebunan Nusantara V berhasil memenjarakan Kiki Islami Pasha dan Samsul Bahri  melalui aporan Polisi bernomor: LP/434/IX/2021/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tertanggal 1 September 2021. Tuduhannya, karena para tersangka telah menggelapkan barang milik PTPN V dan merampas truk milik koperasi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Kopsa-M, Anthony Hamzah yang sudah ditersangkakan sebagai otak perusakan perumahan PT. Langgam Harmuni menjadi bidikan Polres Kampar. Anthony Hamzah lah yang berani melawan investor dengan menolak menandatangani surat pengakuan hutang senilai Rp 115 Miliar yang disodorkan PTPN V sebagai bapak angkat dan meminta penjelasan penggunaan uang pinjaman bank oleh PTPN V untuk kepentingan petani sawit. Disamping meminta penjelasan hilangnya 650 hektar lahan petani sawit. 

“Nampaknya, keberpihakan pihak kepolisian terhadap investor ini tentu sangat memprihatinkan bila perintah presiden tersebut dijalankan Polri tanpa rambu-rambu ke depannya. Yang terjadi, justru rakyat semakin tidak berdaya mempertahankan hak-haknya dan berjuang memperoleh keadilan,” tegas Ketua IPW tersebut.

Maih kata Sugeng, padahal, tugas pokok Polri sesuai amanah UU 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Disamping, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. 

“Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri memberikan pembatasan, rambu-rambu melalui Perpol atau Perkap kepada anggota Polri untuk melakukan pengawalan investasi dengan humanis. Polri harus mengedepankan upaya pre-emtif dan preven,”imbuhnya. (Piya Hadi)