INILAHONLINE.COM, KABUPATEN MAGELANG
Selama Pemilu 2019, jual beli atau politik uang mencapai 19,4 – 33,1 persen. Jumlah tersebut masuk kategori tinggi, karena masuk urutan ke tiga dunia, setelah India dan USA. Para pelaku politik uang, memanfaatkan kaum perempuan terutama ibu-ibu, karena mereka lebih jujur dalam mendulang suara.
“Betul. Para politisi saat melakukan praktek money politik, lebih percaya pada para ibu dibanding bapak-bapak. Selain lebih dipercaya, mereka juga lebih jujur. Namun banyak juga perempuan yang getol menolak politik uang,” kata mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008 – 2012, Bambang Eka Cahya Widodo pada sosialisasi pengawasan partisipatif pembentukan desa pengawasan dan desa anti money politik, di Hotel Atria Magelang, Senin (4/11).
Sosialisasi pengawasan partisipatif pembentukan desa pengawasan dan desa anti money politik, digelar Bawaslu Kabupaten Magelang di Hotel Atria Kota Magelang. Nara sumber lain, mantan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2004 – 2009, KH Labib Achmad, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Sholeh.
Menurut Bambang, jual beli politik uang selama Pemilu 2019 kemarin, berkisar antara 19,4 persen hingga 33,1 persen. Angka ini tertinggi ketiga se dunia setelah India dan USA. Sedang praktek money politik itu, biasanya para pelaku memanfaatkan kaum perempuan terutama ibu-ibu. Pasalnya, mereka lebih jujur dan dapat diandalkan untuk mendulang suara.
Dikatakan, mayoritas para politisi yang saat ini jadi, masih menggunakan praktek-praktek money politik tersebut. Ada lima tantangan utama yang harus diatasi untuk pemilu yang berintegritas, diantaranya membangun kedaulatan hukum untuk mendukung hak asasi mausia dan keadilan Pemilu,
Membangun badan penyelenggara yang profesional dan kompeten dengan kemandirian bertindak yang penuh dan menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan mendapat kepercayaan politik. Kemudian, memperbaiki norma dan institusi mukti partai dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem keamanan bersama, diantara para kompetitor politik serta mengatasi hambatan hukum.
Tiga level yang dirusak akibat politik uang. Yakni mengakibatkan arena pertandingan tidak berimbang, mengabaikan hak warga negara agar bebas memformulasikan dan mengekspresikan pilihan politiknya serta meruntuhkan integritas pemilu.
“Ini menjadi tantangan kita bersama terutama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang salah satu tugasnya memberantas money politik,” lanjutnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2004-2009, KH Kabib Achmad menyatakan, sebagai pembicara kedua menyampaikan kriteria pemimpin yang baik, hanya ada dua. Yakni takut pada Allah dan sayang rakyat.
“Mereka yang melakukan politik uang itu pasti tidak takut Allah. Sehingga bagaimana mereka mau menyayangi rakyat kalo pada Allah saja tidak takut?,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Sholeh mengatakan untuk meminimalisir praktek-praktek money politik, pihaknya telah membuat inovasi pencegahan politik uang mulai dari keluarga money politik, desa anti money politik, sticker sosilaisasi, kampung anti money politik, buku khubah jumat, gelar budaya siogo magito-gito.
“Selain itu juga melakukan sobo kampung, membuat vlog, iklan layanan masyarakat dan sosialisasi kelompok sasaran,” ujarnya.
(Ali Subchi)
