INILAHONLINE.COM, BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Perintahkan Dinas Kesehatan Kesehatan (Dinkes) melakukan simulasi perhitungan tunjangan kinerja atau tukin yang akan diberikan kepada nakes.
Hasil simulasi dan perhitungan yang dibuat Dinkes nantinya akan dimatangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Kota Bogor.
“Dinkes sedang menyiapkan simulasi atau perhitungan terbaru (tukin nakes) untuk nanti dibahas di TAPD,” kata Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah.
Menurut informasi yang dihimpun, bahwa Dinkes dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan tukin atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Nakes Kota Bogor.
Dinkes Kota Bogor juga telah melakukan rakor dengan para kepala puskesmas se- Kota Bogor pada Senin (31/1). Namun belum diketahui apakah dalam rakor tersebut Dinkes dan para kepala puskesmas membahas tukin atau tidak.
Kepala Dinkes dr Sri Nowo Retno yang dikonfirmasi belum memberikan penjelesan terkait simulasi tukin nakes Kota Bogor. Selain itu, Retno juga tak menjelaskan apakah tukin nakes dibahas dalam rakor dengan para kepala puskesmas.
Diketahui, tukin atau TPP diberikan kepada PNS Kota Bogor sejak tahun 2019. Pemberian TPP PNS Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Bogor tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Aturan itu kemudian disempurnakan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Pemberian tukin membuat ASN dari nakes Kota Bogor cemburu. Sebab, mereka tidak menerima tukin seperti yang diterima oleh ASN dari instansi lain, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan.
Nakes tidak diberikan tukin karena sudah menerima jasa pelayanan (jaspel) dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun kapitasi JKN yang diterima nakes jauh lebih kecil dibandingkan tukin yang diterima ASN di instansi lain.
Ada nakes Kota Bogor yang menerima kapitasi JKN hanya Rp700 ribu per bulan. Sementara ASN golongan III di instansi lain menerima tukin Rp7-9 juta sebulan. Itu belum termasuk gaji pokok.
Hal itu membuat para nakes kecewa. Mereka pun ramai-ramai pindah ke instansi lain agar bisa mendapatkan tukin.
Banyaknya nakes yang pindah ke instansi lain mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Bogor.
Sementara itu Ketua Komisi I, Safrudin Bima menegaskan akan memanggil Kepala BKPSDM untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut.
“Insya Allah minggu ini kita panggil. Suratnya sedang dibuat, nanti saya kabarin,” kata Safrudin Bima kepada Pojoksatu.id pada Senin, 31 Januari 2022
Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat terdapat 14,6 persen atau 51 dari 349 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di Kota Bogor, asal daerah lain.
”Jadi 50 persen lebih asal Kota Bogor dan sisanya asal Kabupaten Bogor dan daerah lain,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraena seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.
Erna menyebutkan, menurut data keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 yang dirawat di 21 rumah sakit, pada Sabtu (12/2) terdapat 51,6 persen atau 180 orang asal Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor sebanyak 33,8 persen atau 118 orang, dan 14,6 persen atau 51 orang asal kota lain.
Komposisi pasien Covid-19 sejak kembali melonjak mulai pertengahan Januari, telah didominasi warga Kota dan Kabupaten Bogor. Namun tidak kalah penting, kata Erna Nuraena, meskipun persentasenya belasan pasien asal daerah lain juga ikut menambahkan jumlah kasus positif aktif Covid-19.
Dalam penelusuran kasus positif Covid-19, lanjut Erna, trennya dipastikan naik bahkan sempat mencapai 741 orang dalam sehari. Terdiri atas komposisi asal warga yang tidak jauh berbeda.
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor masih mendata kasus positif Covid-19 dengan gejala sedang, berat, hingga kritis. Sebagian besar terjadi kepada pasien yang belum melaksanakan vaksinasi lengkap.
Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat terdapat 14,6 persen atau 51 dari 349 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di Kota Bogor, asal daerah lain.
”Jadi 50 persen lebih asal Kota Bogor dan sisanya asal Kabupaten Bogor dan daerah lain,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraena seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.
Erna menyebutkan, menurut data keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 yang dirawat di 21 rumah sakit, pada Sabtu (12/2) terdapat 51,6 persen atau 180 orang asal Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor sebanyak 33,8 persen atau 118 orang, dan 14,6 persen atau 51 orang asal kota lain.
Komposisi pasien Covid-19 sejak kembali melonjak mulai pertengahan Januari, telah didominasi warga Kota dan Kabupaten Bogor. Namun tidak kalah penting, kata Erna Nuraena, meskipun persentasenya belasan pasien asal daerah lain juga ikut menambahkan jumlah kasus positif aktif Covid-19.
Dalam penelusuran kasus positif Covid-19, lanjut Erna, trennya dipastikan naik bahkan sempat mencapai 741 orang dalam sehari. Terdiri atas komposisi asal warga yang tidak jauh berbeda.
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor masih mendata kasus positif Covid-19 dengan gejala sedang, berat, hingga kritis. Sebagian besar terjadi kepada pasien yang belum melaksanakan vaksinasi lengkap.
Erna Nuraena menjelaskan, vaksinasi yang ditujukan untuk membuat tubuh mampu melawan virus dari dalam akan membuat gejala yang dialami pasien lebih ringan dibanding yang tidak divaksin.
”Jadi kurang tepat jika asumsi masyarakat yang menyebut sudah divaksin tetapi masih kena Covid. Yang benar vaksinasi mampu mengurangi dampak atau gejala dalam tubuh,” ucap Erna.
Dia menambahkan, dinas kesehatan membuka luas akses informasi vaksinasi bagi masyarakat yang ingin vaksinasi lengkap mulai dosis kesatu, kedua, hingga penguat.
”Ada media yang jadi mitra kami, ada media sosial Dinkes Kota Bogor, ada juga website resmi dan sentra vaksin yang diselenggarakan Forkopimda,” imbuh Erna Nuraena. (Ian Budi Lukito)
