oleh

Setgab LSM Mendesak Pemkab Bogor Segera Bentuk Tim Terpadu Pengamanan Aset Daerah

INILAHONLINE.COM, CIBINONG – Sekretariat Gabungan (Setgab) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bogor mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera membentuk Tim Terpadu Pengamanan Aset Daerah. Pasalnya, dengan adanya tim tersebut diharapkan aset daerah yang dimiliki oleh Pemkab Bogor bisa terdata dengan baik.  Hal itu disampaikan Koordinator Setgab LSM Kabupaten Bogor H. Amiruloh, SH saat audiensi  dengan sejumlah Kepala Badan dan Dinas dilingkungan Pemkab Bogor.

Dalam pertemuan itu melibatkan sejumalhDinas dan Badan dinataranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan kami sebelumnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, pak Burhanudin,” ujar H. Amirulloh yang didampingi pengurus Setgab LSM H. Idris Santoso, di Kantor Sekretariat Setgab LSM, Cibinong, Rabu (29/12/2021)

Menurut Amirulloh, sekalipun saat ini Pemkab Bogor sudah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GATRA), yg saat ini sedang ditugasi untuk menyelesaikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. BSS, seharusnya keinginan Pemkab Bogor membentuk tim terpadu pengamanan aset daerah segera di realisasikan.

“Dengan adanya tim terpadu pengamanan aset tdaerah ersebut, diharapkan aset daerah yang dimiliki Pemkab Bogor bisa terdata dengan baik. Tim ini diharapkan  bertugas menagih pengembang yang belum menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum),” tandasnya.

Usai melakukan pertemuan dalam membahas pembentukan Tim Terpadu Pengamanan Aset Daerah, para kepala Badan dan Dinas serta Setgab LSM Kabupaten Bogor berpose bersama

Lebih lanjut Amirulloh bersama Idris Santoso sepakat mendesak kepada Pemkab Bogor segera membentuk Tim Terpadu Pengamanan Aset Daerah yang nantinya akan melakukan pendataan, menagih aset dari pengembang yang bermasalah, serta menginventarisir aset yang selama ini belum pernah diserahkan kepada Pemkab Bogor.

“Tim terpadu ini  menganalisis sejumlah pengembang di Kabupaten Bogor yang belum menyerahkan kewajiban kepada pemerintah daerah berupa fasos-fasum. Karena hingga saat ini mereka para pengembang ini tidak menyerahkan kewajiban dengan berbagai alasan,” ungkapnya.

Masih kata Amir, untuk itu pihaknya meminta kepada Pemkab untuk memfasilitasi, membantu, memberi kemudahan dan tidak mempersulit prosesnya ketika para pengembang akan menyerahkan fasus dan fasos tersebut yang nantikan akan menjadi aset daerah milik Pemkab Bogor.

“Karena menurut catatan kami, sebagai  contoh dari 5.800 bidang yang di miliki ternyata baru sekitar 2000 bidang aset yang sudah bersertifikat sejak tahun 1980 an hingga tahun 2021,” terangnya.
 
Selain itu, Amir mengatakan, adapun dari sisa 3.800 bidang yang belum bersertifikat, karena target pada tahun 2021 adalah 1741 bidang, dan target  tahun 2022 sekitar 1600 bidang, sehingga sisa target tahun 2023 yaitu sejumlah 500 bidang diharapkan segera akan terselesaikan.
 

“Dari hasil pertmeuan dengan sejumlah dinas dan badan terkait, menurut pengamatan saya masih banyak masalah fasos dan fasum di Kabupaten Bogor yang belum diselesaikan administrasinya, dan ini dapat berdampak tidak baik terhadap penilaian pengamanan aset Pemkab Bogor.” tegasnya.

Dengan hasil audensi atau pertemuan antara Setgab LSM dengan sejumlah dinas dan badan dilingkungan Pemkab Bogor itu, pihaknya mendorong kepada Pemkab Bogor segera membuat nota dinas untuk segera membentuk tim terpadu pengamanan aset dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), yakni dari unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Kodim dan Badan Pertanahan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

“Dengan terbentuknya Tim Terpadu Pengamanan Aset tersebut, nantinya dapat melakukan pendataan, menagih aset dari pengembang yang bermasalah, serta menginventarisir aset yang belum diserahkan ke Pemda Kabupaten Bogor,” pungkasnya.  (Piya Hadi)