Tampar Murid, Oknum Guru Mts Darul Ihya “S” Tantang Orang Tua Murid untuk Tempuh Jalur Apapun

Megapolitan, Pendidikan1095 Dilihat

INILAHONLINE.COM, CIOMAS – Kekerasan terhadap siswa kembali terjadi lagi, seorang siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ihya, Kampung Pagelaran Rt. 02/04, Padasuka, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, ‘MR’ mengalami trauma dan stres akibat ditampar Guru PPKn berinisial ‘S’ di kelasnya. Akibat tamparan itu, ‘MR’ mogok belajar dan tidak mau sekolah.

Orang tua ‘MR’, Intan Erlinda Wati (34) menceritakan, penamparan berawal saat ‘MR’ keluar dari WC baju seragamnya tidak dimasukan, hal tersebut terlihat oleh ‘S’, yang kemudian melakukan kekerasan terhadap ‘MR’ dengan menampar, menjambak dan mendorong ‘MR’.

“Perlakuan ‘S’ tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang tenaga pendidik walaupun anak saya salah masih banyak kok cara lain yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan seorang murid, bukan dengan kekerasan seperti itu,” kata Ibu Intan pada awak media, Kamis (6/9/2018)

Intan mengatakan, akibat kejadian tersebut anaknya mengalami trauma dan stres sehingga mengalami ketakutan dan tidak mau sekolah.

“Akibat kejadian kemarin, hari ini anak saya tidak mau sekolah. Tapi, teman-temannya menjemputnya dan mengajak untuk sekolah, kemudian anak saya mau berangkat. semua ini akibat perlakuan dari gurunya yang telah menampar, menjambak serta mendorong sehingga anak saya merasa ketakutan,” ungkap Intan.

Intan menambahkan, pihak Kepala Sekolah menyarankan kepada dirinya agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Namun, pihak ‘S’ tetap ngotot merasa apa yang dilakukannya adalah benar, karena kejadian tersebut masih di lingkungan sekolah.

“Saya mempunyai wewenang untuk melakukan itu karena masih dilingkungan sekolah,” tutur Intan menirukan ucapan ‘S’.

Intan Erlinda Wati, orang tua murid ‘MR’

“Bahkan juga, ia berpendapat bahwa dirinya melakukan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan menurutnya ia bisa melakukan tindakan tersebut,” tambahnya.

Terpisah, ‘S’ Guru PPKn saat dikonfirmasi oleh awak media bahwa dirinya tidak merasa salah karena merasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut karena masih dalam lingkungan sekolahan. Bahkan, ‘S’ menantang pada orang tua murid ‘MR’ untuk menempuh jalur hukum apapun dan menyatakan siap untuk menghadapinya, karena ‘S’ merasa di lindungi oleh Undang-undang.

“Ini murid sudah keseringan bikin masalah, jadi saya bingung mau gimana lagi menyikapi sikap anak tersebut. Sudah saya peringatkan akan tetapi malah ngeledek saya, saya juga sebagai Guru dilindungi Undang-undang, lagi pula kejadian ini terjadi dilingkungan sekolah, jadi saya punya wewenang untuk mengambil tindakan. Kalau memang saya salah, saya minta maaf saya sudah bertindak keras terhadap anak didik saya, sekarang terserah bapak/ibu mau menempuh jalur apapun,”ungkapnya.

Sanksi Bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan Terhadap Murid

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyesalkan terjadinya insiden-insiden pemukulan siswa oleh oknum tenaga pendidik. Kemdikbud sendiri telah menerbitkan aturan yang melarang dan mencegah praktik-praktik kekerasan di sekolah. Hukuman disiplin yang dilakukan oleh oknum guru ini merupakan tindakan kekerasan yang dilarang.

Kemdikbud sendiri mengimbau agar dinas pendidikan lebih aktif melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait sekolah aman dari tindak kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Terlebih, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Di sisi lain, Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud 82/2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan.

Seorang tenaga pendidik seharusnya justru membimbing, mengayomi dan mendidik anak didiknya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Pasal 54 UU 35/2014

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:

Pasal 80:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
(ian Lukito)

banner 521x10

Komentar