INILAHONLINE.COM, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) belum mencapai titik temu terkait pembiayaan ibadah haji tahun 2023. Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebut ada beberapa item pembiayaan haji yang belum disepakati bersama.
“Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal,” ungkap Marwan dalam Konferensi Pers usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.
Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, kata dia, besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta. “Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta,” katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Lebih lanjut, Marwan menyampaikan paling tidak dalam rapat kerja lanjutan besok akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Mengingat ada tiga item yang akan dibahas yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair, Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji.
Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap berada di sentra-sentra yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair. “Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
“Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
Di waktu yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba melakukan revisi kembali terhadap beberapa komponen biaya haji. “Termasuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi di sana dengan harapan, mudah-mudahan besok tanggal 15, kita sudah menemukan kesepahaman,” kata Ashabul.
Politisi PAN ini berharap pemerintah sudah mengkaji ulang komponen biaya haji. Dalam hal ini, Komisi VIII meminta pemerintah komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam fasilitas penyelenggaraan haji di Arab Saudi.
“Yang pasti Insya Allah kami Komisi VIII punya komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan jemaah haji tahun ini yang berjumlah 221.000 yang sudah antre kurang lebih 10 tahun. Insya Allah semua bisa berangkat dengan biaya Bipih yang terjangkau,” pungkas Ashabul Kahfi. **
