InilahOnline.com (Kota Bogor) – Rencana pembangunan kawasan berkonsep transit oriented development (TOD) disekitar Stasiun Kereta Api Bogor di tolak Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Pasalnya, pembangunan hunian berupa apartemen atau rusun dikawasan tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.
“Pokoknya kita tidak akan mengakomodir hunian ditengah Kota, tanpa hunian saja di kawasan sekitar Stasiun Bogor sudah krodit, apalagi kalau ada hunian, gimana nanti bangkitannya,” tegas Usmar ketika mendampingi kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Kamis (14/9/2017)
Dalam RTRW Kota Bogor tahun 2011-2031 Stasiun Bogor masuk ke dalam wilayah pelayanan (WP) A. WP A itu meliputi kegiatan perdagangan, perkantoran, kegiatan MICE (meeting, insentif convention, exibhition), pengembangan terminal agribisnis, dan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa.
Usmar menyebutkan, sebetulnya yang dibutuhkan saat ini adalah penataan kawasan dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada. “Kalau ini dipaksakan kawasan stasiun Bogor akan menjadi kawasan terparah di Kota Bogor, ” tegasnya.
Usmar mengungkapkan, Pemerintah Kota Bogor memiliki pengalaman pahit dengan PT KAI. “KAI ini terlalu diberi ruang tapi tidak pernah komit, Sebut saja MoU pembangunan Stasiun Sukaresmi yang sudah lama direncakan, Pemkot sudah banyak berkorban malah diputus ditengah jalan. Ini pelajaran pahit,” tandas Usmar.
Menjawab pertanyaan mengenai penandatantangan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Wika Realty (pelaksana pembangunan) dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Wakil Wali Kota Usmar Hariman menegaskan, Pembangunan acuannya Perda.
“Jadi, perda yang menjadi acuan, bukan omongan wali kota atau wakil wali kota, “tandasnya
Sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan pada Bappeda Kota Sony juga membenarkan rencana PT KAI membangun kawasan hunian di sekitar Stasiun kereta Api Paledang.
“Pembangunan rusun ini rencananya untuk masyarakat menengah ke bawah.” kata Sonny
Menurut Sonny, ini baru tahap perencanaan belum masuk taraf “detail engenering desain” Sampai saat ini Bappeda belum mengetahui apakah perijinannya sudah masuk ke BPPT-PM atau belum.
“Konsep inipun menjadi satu kesatuan dengan konsep pembangunan halte dan stabling (jalur untuk parkir KRL) di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, ” tutur Sonny. (Iqbal)
