INILAHONLINE.COM, BOGOR – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) atau Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor didesak segera meninjau ulang keberadaan oknum Ketua Tim Penadfataran Tanah Sistim Lengkap (PTSL) Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
“Kami mendesak kepada Kakanwil BPN Jabar untuk segera melakukan reposisi terhadap oknum staf BPN Kabupaten Bogor beranama Heri ini yang kebetulan ditunjuk menjadi Ketua Tim PTSL itu,” tegas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Khotman Idris, kepada wartawan di Cibinong, Jumat (6/9/2024)
Menurutnya, jika oknum yang bernama Heri itu tetap dibiarkan dan tidak mendapat teguran dari atasan di intitusinya, maka yang bersangkutan dikhawatirkan akan tetap bersikap sombong dan arogan, padahal dia itu adalah seorang staf Aparat Sipil Negara (ASN) yang notabene adalah seorang abdi masyarakat yang wajib melayani masyarakat, termasuk melayani konfirmasi dari wartawan.
“Ingat ya, tugas wartawan itu juga melayani dan membantu masyarakat dalam hal menyampaikan informasi, termasuk memberikan pelayan dalam mermberi pencerahan kepada masyarakat melalui berita. Jika kejadian ini tetap dibiarkan, maka oknum ini akan merusak citra dan merusak hubungan antra Pers dengan BPN Kabupaten Bogor 1,” tandasnya.
Lebih lanjut Khotman Idris menandaskan, pihaknya akan menunggu sikap dan komitmen dari BPN, khususnya BPN Kabupaten Bogor 1 Cibinong, apakah ada itikad baik terhadap Pers dalam melakukan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh UU N0.40 tahun 1999 tentang Pers. “Saya mengingatkan, bahwa program PTSL ini adalah program presiden Jokowi (pemerintah-red) yang telah dicanangkan dan akan dilanjutkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono loh,” tegasnya.
“Seharusnya oknum BP{N bernama Heri ini, mulutnya harus dijaga dan jangan sombong, arogan dan songong yang mengatakan bahwa dirinya tidak perlu kenal dengan wartawan. Ingat ya, ini Bogor bung dan jangan disamakan ketika dia bertugas di BPN Subang yang kondisi, situasi dan kulturnya berbeda dengan daerah lain,” ujarnya
Kronologis Kejadian Keributan
Sepeti diberitakan sebelumnya, bahwa ada oknum Ketua Tim Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor bernama Heri nyaris baku hantam dengan wartawan berinisial PHD yang melakukan konfirmasi terkait adanya program PTSL di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Pasalnya, yang memicu keributan dan membuat ketersinggunan wartawan adalah omongan oknum BPN ini mengeluarkan kalimat yang bernada arogan dan sombong, sehingga menyinggung perasaan PHD. Namun untungnya, keributan yang terjadi di ruang Seksi Pengukuran itu segera bisa dileraikan oleh sejumlah staf lainnya, termasuk Security yang berajaga disitu.
Kronologis kejadian berawal ketika wartawan berinisial PHD melakukan konfirmasi untuk menayakan kebenaran dan minta penjelasan terkait PTSL atas keluhan warga Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, agar tanahnya yang puluhan tahun yang mereka tempati tidak ada kejelasan legalitas kepemilikannya.
Menurut oknum Ketua Tim PTSL Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Heri mengatakan, pada intinya tanah tanah yang ada SK Kinag itu adalah tanah negara, sehingga perlu dibuatkan runutan riwayat tanahnya oleh pihak desa, sehingga bisa diajukan untuk PTSL
Namun ditengah obrolan antara oknum BPN dengan wartawan itu, tiba-tiba ada pemohon lainnya yang menyela dan menayakan kepada wartawan apakah sudah beres? Maka saat itu juga secata spontan dijawab waratwan bahwa itu konfirmasi yang dilakukan belum selesai, karena mungkin Oknum BPN yang bernama Heri itu mungkin belum kenal baik dengan PHD, sehingga diluar dugaan oknum BPN tersebut mengeluarkan kalimat yang nadanya arogan.
“Saya tidak perlu kenal, dengan wartawan. Karena jika saya kenal maka nanti dikira ada kepentingan. Jika diberitakan saya tidak ada maslah” kata Heri dengan nada sombong dan arogan.
Dengan jawaban seperti itu, maka membuat PHD yang duduk dihadapan Heri itu kontan merasa tersinggung dan emosi, karena kalimat yang diucapkan oleh oknum BPN yang baru pindah dari BPN Kabupaten Subang itu, terkesan arogan dan tidak sopan.
“Masa dia tidak perlu kenal dengan wartawan. Kita ini kan manusia yang wajib bersilaturahmi dengan sesma manusia, masa mulutnya ngomongmya seorang ASN yang notabene sebagai pelayan begitu?”, kata PHD kepada wartawan yang suka ngepost di Kantor BPN kabupaten Bogor 1, Cibinong, kamis (5/9/2024).
Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan (SPP), BPN kabupaten Bogor, Arif ketika dikonfirmasi wartawan tidak banyak bicara dalam memberikan pernyataan atas kericuhan yang terjadi di Seksi yang dipimpinnya. “Mungkin staf saya itu hanya bercanda,” ujarnya singkat.
Namun sejumlah wartawan yang mendengar kejadian tersebut, mereka mengatakan, seharusnya sebagai seorang pimpinan Arif harus segera memanggil dan menegur stafnya serta memberi nasehat, agar tang bersangkutan itu harus bertindak dalam berucap yang sopan dan tidak arogan
“Mungkin oknum staf Seksi Ukur ini diduga merasa punya backing pejabat BPN, sehingga bertindak arogan. Karena yang bersangkutan adalah orang baru yang baru pindah dari BPN Kabupaten Subang,” ujar salah seorang wartawan, Andika
Dalam menangapi kejadian tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Bogor Hotman Idris mengatakan, jika ada staf pegawai BPN yang notebene adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehrausnya kata-kata yang keluar dari mulutnya sepertyi itu tidak perlu terjadi, karena yang bersangkutan adalah sebagai pelayan masyarakat.
“Untuk itu kami, mendersak kepada Kakanwil Jabar Ginajar dan Kakan BPN Kabupaten Bogor 1 Yuliana, segera meninjau ulang keberadaan Heri ini untuk ditempatkan di bagian yang tidak berhubungan langsung dengan orang banyak atau publik dalam melayani masyarakat,” tandas Hotman.
Lebih lanjut Ketua LSM PAR ini meanmbahkan, seharusnya Kepala Seksinya minimal memberi pelajaran atau menegur stafnya yang bertidnak dan berucap arogan seperti ini. “Pertanyaannya, apakah BPN tidak perlu kenal dengan wartawan dan LSM, jika itu yang dimau oleh BPN, maka kami siap berseberangan atau beroposisi dengan institusi yang dipimpin Menteri AHY tersebut. (Ian Lukito)