oleh

Aturan Larangan Mudik, Pengusaha Angkutan Harapkan Pemerintah Berikan Insentif Keringanan Pajak

INILAHONLINE.COM, SEMARANG — Situasi yang belum baik ini sektor industri transportasi yang paling terdampak dalam pandemi covid-19. Apalagi adanya aturan larangan mudik yang membuat usaha transportasi ini, bakal mengalami kerugian tidak sedikit.

Ketua Bidang AKAP dan Aglomerasi Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jateng Hadi Mustofa mengatakan, mobilitas masyarakat dalam mudik lebaran dapat mendongkrak usahanya transportasi bangkit. Namun kondisi itu diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah yang sempat terkontraksi, memburuk selama pandemi.

” Hanya kebijakan pemerintah yang melarang mudik, semakin mengancam usaha transportasi di ambang kebangkrutan, selain kasus Covid yang belum berakhir telah membuat kelangsungan usahanya tersendat,” ujarnya dalam diskusi prince topik yang digelar Trijaya FM di Hotel Normans Semarang, Selasa ( 27/4/2021).

Diakuinya, dalam antisipasi persebaran covid ini, memang harus ada yang dikorbankan. Para pelaku industri transportasi beserta awaknya, terutama di angkutan darat yang biasanya panen di saat lebaran. ” Jadi lebaran kali kali ini harus gigit jari,” ungkapnya dalam dialog Prime Topic yang mengangkat tema Tidak Mudik Untuk Keselamatan Bersama.

Menurut Hadi, para pengusaha angkutan selama pandemi tidak ada satupun yang mampu memperoleh keuntungan, justru harus mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit. Bahkan pendapatan awak angkutan bisa dikatakan lebih kecil daripada buruh bangunan.

“Dalam sehari biasanya setor Rp150,000 sekarang hanya mampu Rp 30.000. Itu sebelum ada larangan mudik. Kalau memilih, kami ingin (mudik) diperbolehkan. Karena selama pandemi dampak ke transportasi sangat terasa. Tapi kami harus mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penulartan Covid,” ujarnya.

Sebelum pandemi, lanjutnya, awak angkutan tidak terdaftar sebagai warga miskin. Namun, ketika pandemi langsung menjadi warga paling miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Sudah banyak keluhan dari para pelaku usaha dan awak transportasi angkutan darat.

Bahkan di saat golongan warga lain mengantre di bank untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, awak angkutan tidak mendapatkannya.Dengan demikian, pengusaha angkutan mengaharapkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap nasib para pengusaha dan awak angkutan transportasi darat.

“Kami mendukung pemerintah, meski tujuan mulai untuk mencegah penyebaran Covid. Namun nasib para pengusaha dan awak transportasi perlu diperhatikan. Setidaknya pengusaha diberi insentif berupa keringanan pajak misalnya. Karena saat ini banyak pengusaha yang tidak mamou bayar pajak karena usaha mulai tersndat-sendat,” ujarnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, ada sektor yang terdampak yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak hanya pengusaha, tapi juga awak atau pengemudi transportasi angkutan darat.

“Kalau pilot masinis mereka kan gaji bulanan. Kalau sopir kan upah, kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Semoga mereka dapat perhatian. Tahun lalu, pemerintah pusat memberikan subsidi, tapi agak kurang tepat sasaran karena Organda tidak diajak. Bukan soal jumlahnya, tapi perhatiannya,” tutur akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini.

Meski begitu, tambahnya, harus ada insentif dari pemerintah pusat atau daerah terkait nasib mereka. Relaksasi angsuran atau pajak dan retribusi juga bisa diberikan kepada para pengusaha bus.

Harus Disukseskan Bersama

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, pelarangan mudik lebaran merupakan kebijakan pemerintah yang harus disukseskan bersama semua pihak. Namun, disisi lain ada pihak yang terdampak yaitu pengusaha transportasi dan awaknya.

“Saya terenyuh apa yang dikeluhkan, bersimpati dan berempati terhadap pelaku usaha transportasi. Tetapi memang hari ini masih menghadapi situasi yang belum menentu terkait penyebaran Covid-19,” paparnya dalam dialog prince topik tidak mudik UU ntul keselamatan bersama yang dilakukan di Semarang, Selasa (27/4/2021).

Politikus Partai Golkar ini, meminta pemerintah menindaklanjuti aspirasi dari Organda tersebut dan secepatnya diformulasikan. Dengan begitu, semuanya akan sepakat terkait kebijakan larangan mudik.

Menurutnya, jika kesehatan pulih, perekonomian juga akan pulih. Karena misi pemerintah tentu akan memulihkan ekonomi.

“Pemprov harus menyiapkan dukungan terhadap sektor yang berpengaruh secara langsung. Beberapa program didorong agar masyarakat yang terdampak merasa diperhatikan. Tinggal nanti tentu akan diformulasikan, saya kira pemprov juga punya semangat sama,” ujar Ferry.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Henggar Budi Anggoro menuturkan, Jateng menyiapkan tiga skenario untuk menyikapi larangan mudik. Yakni saat pralarangan, pada masa larangan, dan penanganan masyarakat yang terlanjur mudik.

Seperti diketahui, sesuai Surat Edaran dari Satgas Penanganan Covid-19, larangan berlaku 6-17 Mei. Baru setelah itu ada adendum untuk melakukan pengetatan mulai 22 April atau H-14 dan H+7.

“Pada masa pralangan mudik seperti sekarang ini, operasi di lapangan bersama Kepolisian dilakukan dengan melakukan tes rapid antigen secara acak. Ada 14 titik pintu masuk di Jateng yang dilakukan pengetatan,” ujarnya.(Suparman)

Komentar