oleh

Bupati Kudus Sebelumnya Pernah Ditahan KPK dengan Kasus Korupsi

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Bupati Kudus rupanya tidak kapok juga meski pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kudus M. Tamzil, Sabtu (27/7), setelah sehari sebelumnya tertangkap tangan oleh Penyidik KPK.

Bupati Kabupaten Kudus Jawa Tengah M. Tamzil sebelumnya pernah dihukum penjara selama satu tahun 10 bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2004-2005 di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus, pada saat itu M.Tamzil menduduki jabatan sebagai Bupati Kudus 2003-2008.

Pada Pemilukada serentak tahun 2018 M. Tamzil mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Kudus dan berhasil terpilih kembali untuk masa jabatan 2018-2023, dan dilantik kembali September 2018 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pada hari Sabtu pagi Bupati M. Tamzil bersama enam orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan Jakarta dengan kawalan ketat Petugas Kepolisian. M. Tamzil bungkam tidak memberikan jawaban sepatah katapun ketika sejumlah wartawan ketika menyapa dan melontarkan pertanyaan kepadanya yang saat dikawal ketat oleh petugas turun dari kendaraan setelah tiba di gedung KPK dari Kudus (Jawa Tengah)
Sebelumnya pada hari Jum’at (26/7) Wakil Ketua KPK Irjen Pol. Basaria Panjaitan mengatakan kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, bahwa Bupati Kudus M. Tamzil ditangkap karena diduga menerima suap dalam pengisian jabatan, yang bersangkutan diduga menerima suap ratusan juta untuk memuluskan nama nama tertentu sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Tamsil ditangkap bersama delapan orang lainnya termasuk Sekretaris Daerah Kaupaten Kudus M. Samani Intakoris, dan dua Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Jum’at (26/7). Pada saat Operasi tangkap tangan (OTT), penyidik KPK berhasil menyita uang tunai Rp 145 juta, serta menyegel Ruang Kerja Sekretaris Daerah dan ruang kerja Staf khusus Bupati Kudus,” kata Basaria.

Basaria Panjaitan juga menjelaskan, sebelumnya mereka menerima informasi bahwa akan terjadi transaksi dan setelah dilakukan pengecekan terhadap bukti bukti awal, KPK segera melakukan tindakan cepat dan melakukan penangkapan.

Mereka yang ditangkap segera dilakukan pemeriksaan selama 1×24 jam untuk menentukan status mereka selanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan bahwa kasus suap bermula saat Tamzil mengadakan seleksi jabatan untuk posisi eselon 2, 3, dan 4. Posisi eselon 2 terdapat 4 instansi yang akan diisi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus.

“Kasus ini diawali dengan pembicaraan Bupati Kudus yang meminta kepada Staf Khusus Bupati, Agus Soeranto (ATO) untuk mencarikan uang sebesar Rp 250 juta untuk kepentingan pembayaran utang pribadinya,” kata Basaria.

Terkait permintaan uang itu, AS kemudian menyampaikannya kepada ajudan Tamzil berinisial UWS, kemudian UWS lalu berdiskusi dengan Agus untuk menentukan pihak yang akan dimintai uang. Kemudian UWS teringat pada saat diangkat menjadi ajudan setelah Bupati Kudus dilantik, Akhmad Sofyan (AHS) pernah menitip pesan bahwa karena sekarang UWS adalah ajudan Bupati, AHS minta tolong UWS untuk membantu kariernya dan istrinya,” ujar dia.

“Setelah itu, UWS menanyakan ulang kepada Akhmad Sofian terkait karier dia dan istrinya. UWS menyampaikan Tamzil membutuhkan uang Rp 250 juta untuk membantu kariernya. Awalnya Akhmad tak menyanggupi permintaan tersebut. Beberapa waktu setelahnya, AHS melakukan komunikasi via WhatsApp ke UWS dan menyampaikan akan datang ke rumah UWS,” imbuh dia.

Pada 26 Juli 2019, Akhmad membawa duit Rp 250 juta dibungkus tas berwarna biru ke rumah UWS. Selanjutnya, UWS membawa masuk uang itu ke rumahnya dan mengambil Rp 25 juta yang dianggap sebagai jatahnya. Sisa uang kemudian dibawa UWS dan diserahkan pada ATO di pendopo Kabupaten Kudus. UWS bertemu ATO di sekitar ruang ajudan. Uang tersebut langsung dibawa ke ruang kerja Bupati. ATO keluar membawa tas berisi uang dan menitipkan uang di dalam tas NOM Ajudan Bupati lainnya, disaksikan oleh UWS,” ujar dia.

“Agus menyampaikan pesan agar NOM uang tersebut digunakan untuk membayar mobil Terrano milik Tamzil. Agus juga meminta NOM untuk membuatkan kwitansi dan BPKB-nya.Selain Tamzil, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan. ATO diamankan di rumah dinasnya yang masih berada di lingkungan pendopo Kab. Kudus. beserta uang sejumlah Rp 170 juta ,” ujar Basariah kepada wartawan saat melakukan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta.

Untuk itu, M. Tamzil dan Agus sebagai penerima, maka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Akhmad Sofyan sebagai pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Piya Hadi)

Komentar