oleh

Cegah Sebaran COVID-19, Anis Baswedan Serukan Dunia Usaha Hentikan Kegiatan Perkantoran Senin Depan

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan surat seruan agar dunia usaha menghentikan sementara kegiatannya untuk mencegah semakin luasnya persebaran virus corona.

Surat seruan itu tertuang dalam surat Seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka menghentikan penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

“Ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional, dan tidak melakukan kegiatan perkantoran, tapi lakukan kegiatan di rumah,” kata Anies dalam live streaming di Balai Kota DKI, Jumat (20/3/2020).

 

Anies berharap dunia usaha mematuhi seruan yang dikeluarkan untuk menghentikan penularan virus Corona di Jakarta. Para karyawan diminta bekerja dari rumah (work from home).

Namun, bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan operasionalnya, Anies mengimbau agar mengurangi jumlah karyawannya beraktivitas di kantor sampai batas yang paling minimal.

“Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, waktu kegiatannya, dan fasilitas operasionalnya. Sebanyak mungkin mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah,” tuturnya.

Anies berharap aturan ini diikuti oleh dunia usaha. Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai 20 Maret sampai dengan 2 April 2020. “Karena bagaimanapun juga langkah yang kita lakukan hanya bisa efektif kalau kita semua serempak melakukannya,” tukasnya.

Berikut isi seruan resmi Gubernur Anies :

Pertama, menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.

Kedua, bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya dimintai untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal.

Batas minimal di sini yaitu untuk jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional.

Seruan ini berlaku 14 hari mulai 20 Maret 2020 sampai 2 April 2020

(Rio Sandiputra)

Komentar