oleh

DPRD Temukan Permasalahan Carut Sengkarut Kucuran Bansos Pemkab Subang

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Sedikitnya ada empat permasalahan terkait kucuran Bantua Sosial terdapak Covid-19 yang terungkap pada kesimpulan audensi antara DPRD kabupaten Subang dengan Dinas Sosial, Dinas Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Camat, serta Ormas KAMPAK di ruang sidang DPRD kab.Subang, Jumat pekan lalu.

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Elita Budarti (Golkar), Aceng Kudus (Gerindra) dan Lina Marliana (PKB). “Setidaknya ada empat yang mengemuka dalam realisasi Bansos bersumber dari APBD kabupaten Subang. Nah ini kita coba luruskan, karena ini bisa menjadi preseden buruk, karena judulnya Bansos Bupati,” kata Elita Budirati.

Elita menjelaskan, empat permasalahan tersebut adalah pertama ketidak sesuaian kuantitas dan kualitas barang yang diterima oleh penerima manfaat. Kedua kualitas natura tidak sesuai seperti beras dari beberapa sample kulaitasnya tidak sesuai. Ketiga adanya dugaan pemotongan nilai bantuan di sejumlah kecamatan dan Keempat kedapatan sejumlah KPM yang tidak sesuai dengan kriteria.

Politisi Golkar itu menegaskan nilai Bansos dari Pemkab yang dibagikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu Rp500 ribu dengan perincian Rp150 ribu uang cash, dan sisanya Rp.350 ribu berupa sembako.

“Nah untuk sembako ini, pertama setelah dilakukan perbandingan harga, nilai yang diterima KPM ini ada selisih Rp108 ribu /KPM, yang diterima warga nilainya itu Rp.242 ribu bukan 350 ribu. Yang kedua, kualitasnya, seperti beras dari beberapa sample kualitasnya tidak sesuai,” terang Elita.

Masalah ketiga, jelas Elita, ada dugaan pemotongan bantuan di salah satu Kecamatan, sebesar Rp30 ribu perpeneriman manfaat.
Masalah keempat yang menjadi sorotan, adalah kedapatan data penerima, tidak sesuai dengan kriteria. Dia mencotohkan, ada PNS dan atau pensiunan masih menerima. Dia menegaskan, bantuan covid-19 itu sasarannya sama, semua boleh mendapatkan kecuali mereka yang mampu dan mendapatkan gaji dari negara. “Kunci utamanya adalah salah sasaran, karena banyak yang tidak mampu mendapat, dan yang mampu mendapatkan,” tegasnya.

Pos Jaga LINMAS Desa Sukatani yang digunakan Rumah Isolasi Covid-19. (Foto : Inilahonline.com/Abdulah)

Dengan temuan itu, Elita meminta pihak eksekutif untuk menyikapi serius dan mem-follow-up, baik dari soal pendataan penerima, kualitas, kuantitas penerima bantuan. “Harus, harus ditindak lanjuti jadi ke depan tidak terulang lagi,” tandasnya

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Saeful Arifin mengatakan, empat permasalahan itu akan menjadi evaluasi ke depan untuk lebih baik. “Betul ini akan menjadi evaluasi untuk lebih baik lagi,” kata Saeful.

Pentolan LSM El-BARA Yadi Supriadi,S.Thi saat dimintai tanggapannya terkait adanya ketidak sesuaian selisih harga sembako per paketnya mencapai Rp.108.000,-/KPM,mengutarakan bila dikalkulasi sebanyak tidak kurang 30 ribuan KPM maka markup anggaran mencapai Rp.3,24 Milyar.

“Artinya secara matematis bila ada seleisih harga Rp.108.000,- dikalikan sebanyak 30.000 KPM,maka negara berpotensi dirugikan mencapai lebih dari Rp.3 Milyaran,” tandasnya.

Tak hanya itu dugaan penyelewengan dana bersumber Dana Desa (DD) peruntukan pengadaan Rumah Isolasi warga terpapar Covid-19 di banyak Desa , mestinya biaya dibayarkan menyewa/kontrak bangunan rata-rata sewanya antara Rp.500 ribu-hingga Rp 1juta/bulan. Namun biaya tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukkannya.

Hal itu dibenarkan dan diakui salah satu Pendamping Desa Sukatani Sutrisno. Pihaknya menjelaskan sulitnya mencari bangunan rumah /gedung isolasi, sehingga terpaksa menggunakan Pos LINMAS Desa, padahal bila dilihat keberadaan bangunan dinilai tidak layak, baik ukuran gedung atau fasilitas lainnya (Kamar mandi/WC-Red).

Ketika disinggung pembayaran sewa/kontrak gedungnya, dia menerangkan bila biaya peruntukkan sewa/kontrak gedung dialihkan untuk BOP Bidan dan anggota Satgas Covid Desa yang kegiliran jaga di bascamp/gedung isolasi. Ujarnya berdalih.
(Abdulah)

Komentar