Fitnah dan Ancaman Menerpa Pendukung Ganjar

19/03/2018 9:53:40 Kategori: ,

INILAHONLINE.COM, KENDAL - Sejumlah fitnah dan ancaman terindikasi masif di sejumlah daerah menerpa pendukung pasangan calon Ganjar Pranowo - Taj Yasin. Laporan disampaikan para anggota Santri Gayeng langsung kepada Ganjar.

Ganjar mengatakan, isu negatif sudah biasa ia terima baik selama menjabat gubernur maupun semasa kampanye Pilgub Jateng. Akhir-akhir ini isu yang marak adalah soal kartu tani.

Ganjar dituding membuat program yang menyusahkan petani. Para pendukung Ganjar Yasin juga dituding sebagai orang-orang yang tidak peduli pada petani.

"Laporan masuk terus ke saya, beberapa melapor fitnahnya luar biasa. Ada partai keliling-keliling ke kelompok tani. Mereka bilang saya memusuhi petani," tegas Ganjar di hadapan para kyai dan santri dalam deklarasi Kyai Gayeng dan Santri Gayeng Kabupaten Kendal, Senin (19/3/2018) siang.

Acara itu digelar di Gor Putra Pertama, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

Ganjar menegaskan program Kartu Tani untuk menjamin kebutuhan pupuk kelompok tani tercukupi.

Sebelum ada Kartu Tani, Ganjar membeberkan kebutuhan pupuk di Jawa Tengah selalu kurang.

"Karena semua orang boleh membeli pupuk. Ya jelas petani kehabisan pupuk. Subsidi pupuk tidak tepat sasaran. Makanya pakai Kartu Tani, supaya pupuk itu tersalurkan tepat untuk petani.

Ia meminta jika ada petani merasa susah membeli pupuk agar melapor kepadanya. "Sekarang, kalau ada petani kurang pupuk, catat nama, kelompok tani dan nomor telepon, saya selesaikan hari ini," katanya.

Di sesi tanya jawab, anggota Santri Gayeng, Nur Hidayat menyampaikan keluhannya pada Ganjar.

Dia mengatakan ada oknum partai salah satu kecamatan di Kendal melakukan pengancaman ke warga desa.

"Dia memanfaatkan PKH (Program Keluarga Harapan), padahal PKH itu program pemerintah. Jadi mereka mengancam kalau beda pilihan dengan partai tersebut maka PKH-nya akan dicabut," katanya.

Menanggapi keluhan itu, Ganjar menjelaskan ada PKH diklaim sebagai program partai tertentu.

"Setelah saya cek, apakah benar itu program partai tertentu? Ternyata tidak, ini programnya dari pemerintah. Mungkin yang mendistribusi itu mengklaim saja," jawabnya.

Ganjar menyampaikan warga segera melaporkan pengeklaim tersebut, supaya segera dikoreksi.

Yang penting, kata Ganjar, sebenarnya siapa yang berhak menerima PKH mesti didata. Jika data valid, pasti tepat sasaran.

"Mau data raskin, mau PKH, KIS, KIP, pupuk, gas, kalau memang sasaran subsidi itu tertentu, maka distribusinya harus tertutup. Catat ya, harus tertutup," bebernya. (Suparman)