oleh

IKHTIAR KPU PERCEPAT INDONESIA MAJU 2045

Oleh : Herry Setiawan
(Anggota KPU Kabupaten Bogor 2018-2023)

Indonesia membutuhkan kesinambungan program pembangunan menuju Indonesia maju 2045. Sejumlah pakar telah menyebutkan bahwa persoalan ganti pemimpin, ganti kebijakan harus segera dihentikan. Sejumlah indikator penetapan Indonesia maju 2045 dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia menjadi 23.199 dolar AS dari saat ini hanya 4.174 dollar AS pada 2019. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan pembangunan nasional 25 tahun ke depan. Lantas apa peran KPU khususnya di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 23 September mendatang dalam menyongsong Indonesia Maju 2045?

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat turut andil dalam mewujudkan visi tersebut. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah menetapkan program pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tertuang dalam RPJMN 2014-2019 yakni konsolidasi demokrasi dalam pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Hasilnya melebihi yakni sebesar 81 persen di semua jenjang pemilu jika dilihat rerata nasional.

Dalam RPJMN Nawacita jilid II, tertuang visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan misi turunannya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sinergitas Program Pemerintah Pusat-Daerah

Dari 9 misi pembangunan tersebut, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan dapat segera diwujudkan pada pemilu kepala daerah serentak 2020. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan penguatan dalam mengimplementasikan persyaratan calon kepala daerah yang akan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilukada. Dalam UU nomor 8 tahun 2015 diterangkan bahwa calon kepala daerah wajib menyerahkan visi misi kepada KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sayangnya dalam UU tersebut tidak ditegaskan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi program visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat. Sehingga persyaratan pendaftaran tersebut menjadi lemah dan sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal jika KPU diberi kewenangan melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi antara visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat, setidaknya misi Nawacita jilid II dapat seiring sejalan dengan program pemerintah daerah.

Jika yang terpilih adalah kepala daerah yang memiliki visi misi namun tidak sejalan dengan program pemerintah pusat maka terjadi kebuntuan. Hal ini terlihat dari visi misi kepala daerah dan pemerintah pusat dalam menangani banjir di Jakarta. Sebaliknya, jika kepala daerah yang terpilih adalah yang tidak mampu mengimplementasikan visi misinya dalam program pembangunan daerahnya, akhirnya akan mengekor pada program pemerintah pusat namun lepas dari realitas kebutuhan pembangunan daerahnya.

Sejak dilakukan pemilihan langsung kepala daerah pada 2005 silam, pemerintah daerah hanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada penyusunannya, RPJPD umumnya dijadikan dalih sebagai kebutuhan nyata pembangunan warga setempat. Namun hal ini musti diuji kembali karena pengambilan data kebutuhan nyata pembangunan daerah harus berangkat tidak hanya mengacu pada data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), namun harus mengakar dari nilai indigenous masyarakat, atau kebutuhan lokal prioritas.

Di sisi lain, naskah akademik visi misi calon kepala daerah tidak pernah diuji melalui lembaga khusus yang sesuai dengan kebutuhan ril daerahnya. Pengujian ini sepatutnya juga melibatkan lembaga thinktank lain atau perguruan tinggi dan BPS. Sehingga diharapkan visimisi tersebut menjadi kontekstual dengan daerahnya selama lima bahkan sepuluh tahun mendatang. Salahsatu contoh sederhana adalah apakah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam, juga dimasukan oleh kepala daerahnya sebagai salahsatu visimisi dalam kontestasi pilkada? Contoh lainnya, apakah benar kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik menjadi kebutuhan utama warga di daerah tersebut? Apakah jika warga didera kelaparan membutuhkan pembangunan infrastruktur atau uang dan makan?

KPU Kawal Program Kepala Daerah Terpilih

Panjangnya rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah selama ini selalu diawali dengan proses pendataan pemilih melalui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU dan terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) lalu ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT). Rangkaian proses ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah daerah bekerjasama dengan pendataan pemilih di KPU provinsi, kabupaten/kota.

Setelah melakukan pendataan pemilih, KPU kemudian melakukan proses persiapan penyediaan logistik pemilu yang sesuai dengan DPT KPU. Di divisi teknis, secara simultan juga dilakukan penerimaan berkas persyaratan calon kepala daerah yang di dalamnya terdapat penerimaan visi misi calon kepala daerah. Setelah itu baru dilakukan seleksi terhadap berkas pendaftaran calon. Penetapan bakal calon diterbitkan setelah berkas dilengkapi lalu masuk ke tahap tes kesehatan para bakal calon kepala daerah.

Dalam proses tes kesehatan, KPU provinsi, kabupaten/kota dapat melibatkan pihak lain terlibat menguji kesehatan para calon kepala daerah dengan biaya yang tidak sedikit di rumahsakit yang telah ditunjuk. Hasil uji kesehatan tersebut kemudian dilampirkan menjadi persyaratan calon kepala daerah yang dianggap waras, sehat fisik dan rohaninya, lantas memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah yang kemudian ditutup dengan pengambilan nomor urut pemilihan.

Dari rangkaian proses tersebut, seyogyanya KPU juga dapat memerlakukan agar visimisi calon kepala daerah untuk diuji oleh lembaga kompeten yang juga ditunjuk oleh KPU. Sehingga ada keserasian pembangunan antara daerah dan pusat. Pelibatan lembaga berkompeten juga dilakukan dengan menguji naskah akademik visimisi tersebut dengan sinkronisasi RPJMN dan RPJPN, agar kepala daerah terpilih dapat menjalankan program pembangunan yang selaras dengan pusat dan sesuai kontekstualitasnya dengan daerahnya.

Oleh karena itu, perlu sinergitas program pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam menetapkan visi misi calon kepala daerah oleh KPU. Setelah mendapat kewenangan dalam menyinergikan program pemerintah pusat dan daerah, KPU sebaiknya mendapat kewenangan dalam mengawal visi misi kepala daerah yang telah terpilih. Saat ini KPU memiliki public trust (kepercayaan publik) dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan menambah tupoksinya, KPU dapat menjadi lembaga yang turut mengawal implementasi visi misi kepala daerah yang telah terpilih, khususnya sinergitas antara program pemerintah dan daerah. Setidaknya pada tingkat pemeriksaan keberhasilan implementasi program pemerintah baik pusat dan daerah.

Dengan turut serta mengawal pelaksanaan program pemerintah baik pusat dan daerah, KPU memiliki peran yang berkesinambungan dan substantif dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tupoksinya tidak hanya menyiapkan teknis menjelang pemungutan suara, namun dapat lebih jauh mendalam pada subtansi digelarnya pemilihan umum.

Tantangan Demokrasi Elektoral Berbasis Internet

Tak hanya itu, dalam menjawab tantangan Indonesia Maju 2045, KPU juga ditantang untuk segera menerapkan e-voting menuju e-democracy berbasis internet yang sudah menjadi tantangan perubahan zaman. Partisipasi elektoral menggunakan e-voting sudah harus bisa dilaksanakan. Pilkada 2020 KPU telah mencanangkan penggunaan e-rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS yang secara berjenjang dilakukan rekapitulasi suara hingga tingkat kabupaten/kota. Penggunaan e-rekapitulasi ini ditujukan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

Menuju Indonesia Maju 2045

Dengan kewenangan subtantif tersebut, peranan struktural lembaga KPU yang secara vertikal menginduk pada KPU RI dapat lebih optimal, khususnya setelah selesai hajat pemilu. Visi Indonesia Maju 2045 dapat terlaksana dengan optimal tanpa sekat siapapun pemimpin yang terpilih. Namun program yang tetap dikawal dan diawasi publik yang diturunkan menjadi kebijakan daerah seperti peraturan gubernur, bupati/walikota ataupun keputusan gubernur, bupati/walikota yang seiring sejalan dengan program pemerintah. Termasuk tingkat nasional dengan presiden-wakil presiden terpilih dapat terus berada di jalur tepat menuju Indonesia Maju 2045.

Diiringi dengan penerapan e-democracy akan makin meneguhkan peran KPU sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan pemungutan suara dalam memilih pemimpin, senator dan calon legislator dan di berbagai jenjang.

Pengawasan implementasi program pembangunan dapat lebih aktif dikawal tidak hanya oleh legislator di parlemen tapi lebih luas melibatkan partisipasi masyarakat. KPU memiliki reputasi kepercayaan publik tinggi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tinggi di pemilu serentak 2019. Jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut dengan mengabaikan perannya setelah selesai hajat pemilihan umum di berbagai jenjang. Di sinilah letak peran strategis KPU dalam menjawab tantangan zaman mencapai Indonesia Maju 2045. [ ]

Komentar