Inspektur Kabupaten Bogor Menghindar, Adang Suptandar Hadapi Wartawan

Berita, Megapolitan583 Dilihat

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Benny Delyuzar menghindar dari wartawan ketika hendak dikonfirmasi terkait dana desa. Padahal, Inspektorat adalah lembaga yang membantu Bupati Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dana desa yang sudah digelontorkan oleh Pmerintah pusat.

“Saya buru buru, silahkan sama pak Adang sama saja,” ujar Benny singkat sembari meninggalkan wartawan dan langsung masuk ke ruangannya di Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, di Cibinong, Jumat (22/3/2019)

Namun demikian, inilahonline.com berhasil menemui Auditor Ahli Utama, Adang Suptandar selaku koordinator auditor yang mengkoordinir tugas-tugas auditor Pemerintah Kabupaten Bogor. Kepada wartawan Adang menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki fungsi Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat, telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor diantaranya,Visi Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi tahun 2013-2018 yakni, Inspektorat yang Profesional dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia”, jelas mantan Skretaris Daerah Kabupaten Bogor itu.

Menurutnya, misi Inspektorat Kabupaten Bogor adalah meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan peran Inspektorat sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance Organisasi Perangkat Daerah dan mewujudkan aparat Inspektorat yang profesional. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Bogor adalah meningkatkan kualitas hasil pengawasan, meningkatkan fungsi pembinaan dan penjaminan mutu oleh Inspektorat, meningkatkan kompetensi aparat dan ketatalaksanaan Inspektorat.

“Selain itu, sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor adalah meningkatnya kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang diharpkan dengan meningkatnya fungsi dan peran Inspektorat dalam mewujudkan Good Goverment,” imbuh Adang.

Lebih lanjut Adang menjelaskan, kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor meliputi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD) dan Peningkatan profesionalitas aparatur. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Bogor dan Keputusan Bupati Bogor Nomor:700/132/Kpts/Per-UU/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 201.

“Peraturan peraturan tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan kegiatan yang ada di Inspektorat antara lain Pemeriksaan Berkala/Reguler, Pemeriksaan Kaji Uji Fisik, Sidak Disiplin Kehadiran Pegawai, Fasilitasi LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, Review Laporan Keuangan, Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Reviu Laporan Keuangan, Pemeriksaan PBB P2, Pemeriksaan Dana BOS, Pemeriksaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Pemeriksaan Bantuan DKI Jakarta serta kegiatan pemeriksaan lainnya,” paparnya.

Adang juga menambahkan, bahwa uraian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor tersebut antara lain Pemeriksaan Reguler / berkala yang dilakukan secara
teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan minimal satu tahun sekali terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan kenyataan yang ada.

“Kami juga melakukan pemeriksaan kaji uji fisik terhadap kegiatan fisik merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, standar harga, dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan,” ungkapnya.

Menurut Adang, Pemeriksaan Kaji Uji dilakukan khusus pada kegiatan pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan gedung. Inspektorat juga tmelaksanakan pemeriksaan fisik yang terhadap ratusan kegiatan fisik yang terbagi dalam 3 (tiga) putaran / periode pemeriksaan. Kemudian, dalam sidak sisiplin kehadiran untuk mengetahui tingkat kedisiplinan aparat dari aspek kehadiran maupun capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Inspektorat juga membantu fasilitasi LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yakni, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir Kepala Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan kepada Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya agar di dalam membuat LPPD dan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selain itu tujuan diadakannya kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk mengamankan aset pemerintah daerah yang ada di desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 21 Februari 2014 pada 42 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa yang tersebar di 23 Kecamatan.

“Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal Inspektorat Kabupaten Bogor maupun pemeriksaan eksternal Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK” kata Adang.

Ditambahkan, proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Selain kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor juga akan melakukan pembinaan salah satunya adalah kegiatan Penatausahaan Keuangan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai penatausahaan keuangan desa terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” pungkasnya.

(Piya Hadi)

banner 521x10

Komentar