oleh

IPW Dukung “Operasi Senyap” KPK Tangkap Koruptor

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Indonesian Police Watch (IPW) mendukung “operasi senyap” yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penangkapan terhadap Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Ramlan Suryadi, pada Minggu (26/4/2020)

“Operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap para terduga pelaku tindak korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersebut patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya yang diterima redaksi inilahonline.com, Selasa (28/4/2020)

Menurutnya, IPW memberi apresiasi pada strategi kerja KPK yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri dalam operasi senyap penangkapan tersebut. Ada lima poin yang membuat KPK patut diapresiasi. Pertama, tanpa kehebohan yang penuh pencitraan dan penyadapan, KPK tetap mampu menangkap tersangka korupsi. Kedua, tersangka korupsi itu adalah Ketua DPRD dari partai penguasa PDIP. Ketiga, Sumsel adalah kampung halaman Firli berasal, Keempat, penangkapan itu adalah pengembangan dari sidang pengadilan Tipikor. Kelima, penangkapan ini dilakukan KPK di tengah maraknya wabah Corona.

 

“Lima point yang dilakukan oleh KPK dibawah komando Firli Bahuri itu, sepertinya Firli hendak membersihkan kampung halamannya terlebih dahulu. Selain itu, dalam operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut, artinya di tengah wabah virus, jajaran KPK tetap bekerja serius memburu para koruptor,” ujar mantan wartawan.

Masih kata Neta S Pane, penangkapan ini diduga terkait kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, yang sedang menjalani persidangan karena korupsi terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 129 miliar. Proyek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan itu merupakan aspirasi DPRD setempat yang sumber pendanaannya dari APBD tahun 2019.

“Ahmad Yani diduga meminta Kepala Dinas PUPR untuk mencari kontraktor yang bersedia memberikan fee proyek sebesar 15 persen. Dari sini Yani diduga sudah menerima fee proyek sebesar Rp 12,5 miliar. Dana tsb diduga mengalir ke Ketua DPRD,” terangnya.

Lebih lanjut, Neta S Pane penulis buku “jangan bosan kritik polisi” juga mengungkapkan, bahwa penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini adalah hasil kerja apik antara intelijen KPK dan Polri tanpa perlu melakukan penyadapan. Kedua tersangka dipantau dengan intensif. Begitu keduanya tercium bergerak ke Palembang, petugas KPK langsung menciduknya dan membawanya ke Jakarta lewat jalan darat. Strategi penangkapan ini patut diacungi jempol dan menunjukkan adanya sinergi yang solid antara aparatur di lapangan.

“Tidak seperti KPK era sebelumnya dimana aparatur lembaga anti rasuah ini merasa superioritas bekerja sendiri dengan alasan operasinya khawatir “bocor”. Dengan adanya penangkapan terhadap Ketua DPRD Muara Enim tersebut, IPW berharap Komjen Firli bisa melanjutkan operasi senyapnya untuk menciduk para koruptor, terutama terhadap koruptor dari pengembangan kasus di pengadilan Tipikor,” tandasnya.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar KPK, Senin (27/4) kemarin, KPK untuk pertama kalinya menghadirkan para tersangka yakni, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi dengan memunggungi kamera wartawan yang hadir dalam konferensi pers tersebut. Kehadiran para tersangka dalam konferensi pers kali ini merupakan hal yang tak biasa, karena konferensi pers KPK biasanya hanya dihadiri oleh perwakilan KPK yang memberi keterangan kepada awak media.

Dalam konferensi pers kali ini, Aries dan Ramlan tampak berdiri di belakang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menyampaikan keterangan pers. Kedua tersangka telah mengenakan romi tahanan warna oranye khas KPK itu berdiri memunggungi kamera sehingga wajahnya tak terlihat. Selain itu, ada dua orang petugas yang tampak mengawasi kedua tersangka.

Pemandangan tersebut sebelumnya lazim ditemui di kantor-kantor polisi ketika aparat kepolisian menggelar konferensi pers terkait perilaku kriminal. Atas konfernsi pers yang tak biasa yang dilakukan oleh KPK tersebut, belum diketahui apa alasan KPK memulai kebiasaan baru dalam konferensi pers tersebut? Hingga kini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberi komentar terkait hal itu.

Selain kehadiran tersangka, hal baru dalam konferensi pers ini adalah kehadiran Deputi Penindakan KPK Karyoto. Karena biasanya, perwakilan KPK yang muncul dalam konpers adalah pimpinan KPK didampingi juru bicara KPK.

(Piya Hadi)

Komentar