INILAHONLINE.COM, KOTA PEKALONGAN — Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan kebijakan pengawalan keamanan pangan program makan bergizi gratis (MBG), terutama saat pengolahan makanan di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan begitu, kualitas makanan terjaga dan pemenuhan gizi anak bisa tercapai, serta mencegah kemungkinan keracunan atau potensi penyakit terhadap anak-anak sekolah setelah mengonsumsi menu MBG.
Demikian disampaikan Sanitarian Muda Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maysaroh, saat ditemui di kantornya, Selasa (11/3/2025).
“Kami lakukan pemantauan mulai dari sisi kebersihan lingkungan di dapurnya terkait proses penyimpanan bahan pangan, proses memasak, hingga penyajiannya,” ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya juga memberikan pelatihan terhadap para pekerja SPPG, supaya makanan yang disajikan aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan penyakit.
“Bahan pangan yang hendak digunakan juga dilakukan uji laboratorium, sampel makanan dan usap alat untuk mengecek higinitas dan sanitasinya,” bebernya.
Ia menyebut, saat ini, terdapat dua SPPG penyedia menu MBG, yakni SPPG Kecamatan Pekalongan Barat yang bekerja sama dengan yang bekerja sama dengan Prambanan catering, dan SPPG di Kecamatan Pekalongan Utara yang bekerja sama dengan Catering Ibu Bahiyah. Selain itu, saat ini, terdapat 19 pengusaha katering skala rumahan yang mendaftarkan diri menjadi calon mitra.
Kepala SPPG Kecamatan Pekalongan Utara, M Noor Faishal Zakiy, mengungkapkan, pemerintah telah membuka peluang bagi para pelaku usaha makanan untuk menjadi mitra kerja program MBG. Namun, calon mitra harus memenuhi tiga syarat utama. Pertama, calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, catering atau lembaga lain yang relevan.
“Kedua, (mereka) harus menggunakan bahan utama dari pangan lokal untuk membantu kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri. Ketiga, calon mitra harus memiliki dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB),” ucapnya saat ditemui di kantornya, Senin (10/3/2025).
Ditambahkan, calon mitra program harus memiliki status atau berbadan hukum yang sah, memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya, dan memiliki komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi secara berkelanjutan, baik dalam bentuk pendanaan, fasiltas, maupun sumber daya manusia (SDM). Selain itu, mereka harus memiliki keselarasan visi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Repubik Indonesia, terutama dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal. Mereka juga telah menentukan lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.
Faishal menerangkan, masyarakat yang berminat menjadi mitra program MBG dapat mendaftar secara daring di laman resmi BGN, melalui tautan https://mitra.bgn.go.id/ dengan mengikuti mekanisme yang diberikan oleh BGN.
Ia menyebutkan, terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan kelengkapannya untuk mendaftar kemitraan MBG. Berkas-berkas tersebut meliputi dokumen berisi profil lengkap perusahaan atau organisasi, proposal kerja sama, akta badan usaha, dokumen legal, hingga dokumen keuangan.
“Jika sudah mendaftar, (dokumen persyaratan) akan diverifikasi oleh SPPI yang telah dibentuk oleh Presiden Prabowo. Apabila lolos verifikasi, maka bisa untuk operasional dapur. Untuk operasionalnya ditentukan oleh BGN sendiri. Jumlah sekolah sasaran nanti terganrung dari jumlah dapur MBG,” imbuhnya.
Lanjutnya, setiap dapur mampu memproduksi maksimal 3.500 paket menu makanan yang setiap hari dibagikan kepada pelajar dari tingkat TK/PAUD hingga SMA sederajat.
“Anggaran per porsi paket makanan MBG, di tingkat pra SD, SD/MI kelas 1-3 (sebesar) Rp8.000. Kemudian, dari tingkat SD/MI kelas 4-6 sampai dengan SMA/SMK/MA maksimal Rp10.000 dengan menu yang sama, tetapi dengan porsi yang berbeda, di mana disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak dan sudah diatur oleh ahli gizi dapur MBG,” paparnya.(Suparman)
Komentar