INILAHONLINE. COM, BANDUNG
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi yang baru saja dilantik oleh Gubernur Jabar siap dikritik dan akan menjawab kritikan itu dengan kinerjanya. Hal itu menanggapi adanya kritik yang dilontarkan para penggiat pendidikan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dan Ikatan Alumni UPI.
“Seperti yang diharapkan DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, kami kini harus fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar, ” ujar Dedi Supandi di Gedung Sate, Bandung, Jumat (19/6/2020)
Menurut Kadisdik Jabar, bagi dirinya hidup itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang merasakan keberadaan kita untuk memberikan manfaat, yaitu silakan nanti pihaknya akan melakukan dengan kinerja.
“Sesuai harapan Komisi V DPRD Jabar, kami akan menyelesaikan tiga permasalah yang sedang dihadapi Disdik Jabar, maka kami telah menghitung sudah ada enam poin permasalahan yang sedang dikerjakannya dan segera kami tuntaskan, ” jelasnya.
Lebih lanjut Dedi Supandi menjelaskan, bahwa target pertama yang harus diselesaikan adalah PPDBB yakni, dalam tahap per PPDB adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru. Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.
“Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insha Allah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumumkan hasil kelulusan PPDB,” ujarnya.
Hal kedua yang dikerjakan, kata Dedi adalah menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tatacara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19. Selain itu, ada lagi draft pedoman tatacara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.
“Sesuai dengan arahan dari Mendikbud, zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka. Hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru, sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka,” paparnya.
Masih kata Dedi, jika ada kabupaten atau kota yang langsung masuk zona hijau, maka pihaknya tidak serta merta langsung di minggu depannya dilakukan tatap muka
“Perhitungan kita, pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu ‘kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru,” katanya.
Selain itu, adapun pertimbangan kedua, Disdik Provinsi Jabar masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan. Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.
“Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini,” imbuh Dedi Supqlandi.
(Piya Hadi).
Komentar