Kapolda Jateng Meminta Jajaran POLRI, TNI dan ASN Tetap Netral dalam Pemilu 2019

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono meminta jajaran anggota Polri dan TNI untuk tetap bersikap netral dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Tidak hanya dua lembaga ini, Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu juga harus netral.

”Jadi Polri, TNI, ASN dan Penyelenggaran pemilu KPU, Bawaslu hingga tingkat paling bawah, harus mempunyai komitmen ikrar netralitas, karena kita harus berdiri di semua golongan dan elemen masyarakat. Yang jelas netralitas Polri dan TNI mutlak menjadi roh bagi pelaksanaan tugas,”tegas Kapolda saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2018 di lapangan Pancasila Semarang, Rabu (19/9/2018).

Menurut Kapolda, dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejukan dan kedamaian dalam semua tahapan Pilpres dan Pileg mendatang, meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung tahapan yang dilakukan oleh penyelelenggara pemilu yang sudah berjalan sesuai aturannya.

”Netralitas dari semua aparat dan petugas untuk terus dilakukan seperti pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah dilaksanakan tahun ini. Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada kemarin berlangsung secara baaik,”ujarnya.

Namun demikian, lanjut Kapolda, dalam pelaksanaan pilkada kemarin tidak ada laporan dan temuan Bawas Pemilu terkait ketidaknetralan Polri dan TNI.

”Inilah yang menjadi modal dasar, sehingga komitmen itu terus kita ikrarkan, kita gaungkan dan tanamkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,”paparnya.

Terkait masalah sanksi yang diberikan kepada anggota Polri dan TNI, yang terbukti tidak netral, Kapolda Jateng menjelaskan, mereka yang terbukti akan dikenakan kode etik, disiplin hingga sanksi terberat yaitu dicopot dari jabatannya.

”Sanksinya sudah ditegaskan dari ketidaknetralannya seperti apa, yaitu Kode etik, disiplin hingga dicopot jabatannya, kalau melanggar undang-undang pemilu dari Gakumdu yang memproses dan menindaklanjutinya,”ujarnya.

Terkait Kerwanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, Lebih jauh Condro Kirono membeberkan,pihaknya mengharapkan seluruh partai politik, bakal calon legislatif, tim sukses dari semua pengusung serta pendukung terus mendengungkan pesta demokrasi yang damai dan mengikrarkan pemilu damai.

”Kerawanan di masa kampanye yaitu penggunaan media sosial untuk kampanye negatif,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, kampanye negatif di media sosial menjadi salah satu yang akan menjadi perhatian secara serius oleh aparat, selain politik uang (money politik). Apalagi waktu kampanye berlangsung cukup panjang yaitu tujuh bulan.

”Untuk mengantisipasi hal tersebut satuan tugas anti black campaign dan cybercrime Polda Jateng, akan bekerja keras melakukan patroli di media sosial secara rutin,”tegasnya.

Dalam apel kegiatan Operasi Mantap Brata Candi 2018, selain dihadiri Pangdam IV.Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Wakil Walikota Semarang, juga perwakilan 16 partai peserta pemilu di Provinsi Jawa Tengah.

(Suparman)

banner 521x10

Komentar