oleh

Kasus Tanah Kas Desa Fiktif, Aktifis GNPK Minta Aparat Hukum Segera Usut Oknum yang Diduga Menggerogoti Aset Desa

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Sejak berlakunya regulasi otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. Hikmahnya dapat mendorong setiap daerah untuk berpacu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, namun di sisi lain tak sedikit kedapatan masalah yang bermunculan.

Faktanya di lapangan tidak semulus apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Desa. Fenomena itu mencuat terkait lepasnya aset-aset desa berupa tanah kekayaan Desa di sejumlah desa – desa di kabupaten Subang, pasalnya ada yang karena digunakan untuk membangun gedung sekolah, tetapi tidak ada penggatinya seperti terjadi di Desa Compreng dan Desa Wanajaya, digadaikan bahkan yang lebih mirisnya lagi ada tanah kas desa “fiktif”.

Akibatnya Pemerintah Desa kehilangan sebagian pendapatan aslinya dan dampaknya menghambat pelaksanaan otonomi desa.

Seperti kasus tanah kas desa fiktif terjadi di Desa Rancaudik, Kecamatan Tambakdahan. Disebut fiktif karena secara administratif kepemilikan tanah kas desa atas nama Pemerintah Desa Rancaudik, tapi secara defacto obyek tanahnya tidak ada, lantaran dikuasai pihak lain.

Dari berbagai sumber dan hasil penelusuran di lapangan, menyebutkan berawal sekira tahun 1996 Desa Rancaudik mendapat bantuan dana dari Pemkab Subang untuk pengadaan tanah kas desa. Namun dana itu diduga ditilep initial ‘Kom’ oknum Pejabat Kades Rancaudik saat itu.

Modusnya Kom seolah-olah telah membeli tanah seluas 4.400 m2 dari penduduk setempat Atim. Oleh Kom tanah tersebut langsung disertifikatkan dengan pemegang Hak Pemerintah Desa Rancaudik No.Sertifikat HP.12/Desa Rancaudik.

Dalam proses peralihan hak tanah itu diduga ada rekayasa. Pemilik tanah Atim seolah telah menjual kepada Pemerintah Desa. Pada saat itu Atim menjabat sebagai Wakil Kampung (Kepala Dusun – Red), sehingga Kom diduga mudah saja melakukan aksi konspirasi lantaran Atim merupakan bawahannya.

Faktanya hingga kini tanah kas desa tersebut yang terletak di Kp/blok Sukamaju, masih dikuasai dan digarap oleh pemilik awalnya Atim. Sebagai testimoni dalam APBDes TA 2005 tidak nampak sumber penerimaan pendapatan asli desa yang berasal darai tanah kas Desa tersebut, seperti penetapan Perdes No.142/01/PEM/I-2005, tertanggal 5 Mei 2005, tentang APBDes, fakta ini menunjukan bila tanah kas Desa tersebut Fiktif.

Padahal, lanjut sumber itu, potensi PAD, coba saja hitung bila sejak tahun 1996 dengan pengahsilan setiap musimnya 3 ton atau 6 ton dalam setahun, maka dalam kurun waktu 23 tahun Pemerintah Desa Rancaudik kehilangan PAD 138 ton atau setara milyaran rupiah, jika hitungan harga pasar gabah saat ini Rp.500 ribu/kwt.

Terpisah, Atim (67 th) saat ditemui dikediamnnya beberapa waktu silam, mengaku pernah menerima uang dari Kom saat itu, hanya lantaran nilainya tidak sebanding dengan luasan tanah miliknya, sehingga dikembalikan kepada Kom. Dirinya merasa tidak pernah menjual kepada siapapun karena tidak pernah menikmati uangnya. Tandasnya.

Sementara Kom menurut keterangan saat ini sedang menderita sakit stroke berat, sehingga belum memungkinkan untuk diajak bicara.

Kepala Desa Rancaudik Wahyudin, ketika ditemui di kantornya (29/8/2019) merasa terkejut mendengar bila Desa Rancaudik sesungguhnya memiliki aset Desa berupa tanah sawah yang hingga kini dikuasai oleh pihak lain.

Pihaknya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan lembaga BPD dan instansi terkait untuk membicarakan sekaligus berupaya mencarai solusi, agar aset desa itu bisa kembali dan dikuasai oleh Pemerintahan Desa dan dimanfaatkan secara berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Selain tanah aset desa tersebut, Wahyudin mempertanyakan tanah darat yang terletak berdampingan persis dengan kantor Pemerintah Desa Rancaudik seluas lebih kurang 25 bata, kini diklim PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pamanukan No.Asset 100000001740.

Karena letak tanahnya yang masih satu hamparan dengan tanah aset Desa, Wahyudin mencurigai tanah darat itu masih merupakan aset Desa Rancaudik, sama halnya tanah yang digunakan untuk bangunan Polindes. Menurutnya tanah yang kini diklim PT BRI terjadi pada masa Kepala Desanya Bp.Yaya (Alm) sekira tahun 1980an.

Camat Tambakdahan Asep Rudih,S.Sos.M.Si, saat dimintai tanggapan di kantornya (29/8/2019) mengungkapkan bila memang kronologi kejadiannya seperti yang informasikan awak media, pihaknya meminta Pemdes Rancaudik segera benahi dan inventarisir ulang aset – aset desa yang menjadi milik Pemdes agar bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran desanya.

Pihaknya juga menyatakan akan segera memantau perkembangan penyelesaiannya dan jika dipandang perlu akan mengundang pihak-pihak terkait untuk klarifikasi, agar tidak terjadi penyalah gunaan peruntukan aset desa yang berujung dengan persoalan hukum, tandasnya.

Menanggapi fenomena ini, Aktifis Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Kab Subang Eswanto saat ditemui memaparkan, problem itu ditengarai akibat kurangnya pengawasan internal yang menjangkau penggunaan dan pengurusan aset-aset desa, disamping kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang menyertai UU Otda, sehingga potensi yang seharusnya bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan Otdes, malah menjadi semakin terpuruk.

Pihaknya mendesak kepada aparat hukum agar segera mengusut oknum yang diduga menggerogoti dan memanfaatkan aset desa demi kepentingan pribadi. “ Aparat jangan sampai takut gertak sambal oknum. Berdasar equality before the law semua warga negara di mata hukum diperlakukan sama. Jadi tidak ada yang istimewa alias tidak mengenal kasta, pungkasnya.

(Abdulah)

Komentar