INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pendaftaran tanah, tidak hanya tanah milik masyarakat, melainkan juga tanah wakaf serta tanah aset milik pemerintah daerah (Pemda) serta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
“Kita sadari semua pihak punya masalah dengan tanah. Pemda punya aset namun ada yang dokumentasinya tidak jelas. Begitu juga tanah-tanah wakaf, ada yang digugat oleh ahli waris,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, usai menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di Hotel The Rinra, Makasar kepada media belum lama ini.
Menurut Sofyan Djalil, Oleh sebab itu, pihaknya mengungkapkan bahwa kini Kementerian ATR/BPN menjalankan program untuk mempercepat pendaftaran tanah, yakni semua tanah wakaf kita disertipikatkan. Untuk mempermudah hal itu, sudah ada peraturan menterinya, yang menyatakan jika tidak ada wakif, maka cari dua orang saksi yang mengatakan ini tanah wakaf, itu sudah cukup.
“Pendaftaran tanah aset milik BUMN juga menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN. Ia menyebutkan bahwa aset milik PT PLN banyak dan saat ini terus didaftarkan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga sudah banyak yang sudah diselesaikan dan ada yang bermasalah yang memang membutuhkan ekstra efforts,
Lebih lanjut Menteri ATR/BPN mengatakan, bahwa pihaknya terus berkomitmen mendaftarkan aset milik Pemda. Sertipikat Hak Pakai yang bapak terima hari ini merupakan simbol supaya aset tanah dapat menjadi tertib. “Dengan diberikan sertipikat tersebut kami berharap aset tanah Pemda tidak hilang dan dapat didokumentasikan dengan baik.,” pungkas mantan Menteri BUMN tersebut.
PTSL Kabupaten Bogor
Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) jatah untuk Kabupaten Bogor tahun 2022 sebanyak 122.650 bidang tanah. Namun, untuk lokasi khusunya wilayah di Bogor Timur sudah dialokasikan untuk Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Jonggol Bogor. Saat ini, dari sekitar 2 juta bidang tanah di Kabupaten Bogor, masih ada sekitar 700 ribu bidang belum tercatat di BPN.
Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto, pihaknya meminta masyarakat waspada terhadap pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum aparatur dalam program PTSL. Untuk permohonan sertifikat rutin atau reguler itu ada biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah, biaya pendaftaran sertifikat itu ada namanya biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi untuk PTSL nol biaya atau gratis.
“Meski demikian, calon pendaftar PTSL bisa mengeluarkan biaya pada pra-persiapan PTSL, seperti biaya pemberkasan yang jadi kewajiban masyarakat seperti pembuatan Akta Jual beli, bayar pajak pembeli (BPHTB), pajak penjual (PPh) dan biaya beli meterai,” ujarnya.
Menurut mantan Kepala BPN Kabupaten Semarang ini, bahwa ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biayanya Rp150 ribu. Tapi itu sesuai kondisi kalau tanahnya luas, kemungkinan biaya patok bisa nambah. Selain itu, pihaknya juga mengimbau aparatur desa hingga RT/RW tidak memungut biaya di luar batas wajar kepada masyarakat.
“Adapun terkait pelaksanaan PTSL di kabupaten Bogor untuk wilayah Timur, khusunya di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur dan Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol sudah bisa dimulai pelaksanaannya, karena Surat Keputusannya (SK)-nya sudah kami tandatangani,” jelas Sepyo Achanto, kepada inilahonline.com, Kamis (10/2/2022).
Persiapan pelaksanaan PTS sudah bisa dimulai dan dilaksanakan, yakni sudah mulai dilakukan pengukuran dan pemberkasan deng melalui koordinasi dngan Desa setempat. “Sebenarnya, persiapan pelaksanaan PTSL tidak harus menunggu SK-nya, tapi sudah bisa dilakukan, karena alokasi PTSL sdh ditentukan sesuai rencana,” imbuhnya.
Sementara itu, pelaksanaan PTSL 2021 di wilayah Bogor Barat di kecamatan Cibungbulang, khususnya di Desa Situ Udik sudah berjalan dan saat ini sedang dilakukan penyelesaiannya dari jumlah target 10 ribu bidang. “Saat ini kami terus ngebut untuk menyelesaiakan berkas berdasarkan berkas-berkas yang sudah terdaftar danteridentifikasi,” kata petugas PTSL dari BPN Kabupaten Bogor, Dion, Rabu (9/2/2022)
Hal senada juga dikatakan petugas PTSL Asep bersama relawan mengatakan, pihaknya bekerja siang malam, dan bahkan kerja sampai malam hari hingga dini hari. “Kami tetap bekerja meski kami harus menginap dan bahkan sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah,” tuturnya. (Piya Hadi)
Komentar