INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, meski upaya yang dilakukan Pemerintah provinsi cukup signifikan, tapi angka 3,74 juta penduduk miskin dinilai masih besar, sehingga harus di tangani secara serius.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng hingga Maret 2019, masih ada 3,74 juta orang (10,80) persen penduduk miskin,” ungkap anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto dalam acara dialog interaktif Pimpinan, anggota DPRD, Komisi DPRD Jateng di Gedung Berlin, kemarin.
Menurut nya, untuk mempercepat turunnya kemiskinan ini, meminta Pemprov Jateng memperkuat anggaran pengentasan kemiskinan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM maupun di bidang ke bencanaan. Program yang di jalankan harus secara riil menekan angka kemiskinan.
“Komisi E sangat serius menangani berbagai permasalahan masyarakat Jawa Tengah, terutama pada penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, ” papar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng.
Namun demikian lanjut dia, dalam sektor pendidikan pihaknya menegaskan pada SMA/SMK Negeri, agar tidak menarik sumbangan atau partisipasi dari orang tua atau Wali I murid. Dengan alasan sudah ada peningkatan BOS SMA/SMK negeri sebesar Rp 1 juta/siswa/tahun.
Sementara untuk, Bosda SMA/SMK Swasta diberikan secara berjenjang dengan menggunakan sistem akreditasi.
“Bagi Bosda SMA/SMK Swasta akreditasi A Rp 0, untuk akreditasi B dan C Rp 250.000-Rp 500.000/siswa/tahun.”
Dengan pungutan anggaran di sektor pendidikan, lanjut Yudi, dengan harapan orang tua tidak lagi terlalu di bebani, sehingga SDM Jateng ke depan lebih bagus dan mampu bersaing.
“Rencananya tahun depan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp 289,9 miliar untuk memperbaiki 1.647 ruang kelas SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah yang mengalami kerusakan berat,” terangnya.
Terkait masalah kesehatan terhadap penyakit yang menular, menurutnya, upaya dinas kesehatan untuk terus melakukan pencegahan terhadap penyakit yang menular tersebut. Namun dari hasil pantauan komisi E, angka penyakit tidak menular justeru meningkat penyebabnya adalah gaya hidup masyarakat.
“Jadi masyarakat itu belum menyadari bahwa sekarang marak penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi dan obesitas yang disebabkan gaya hidup. Karena itu, Program sosialisasi deteksi dini penyakit tidak menular harus terus digerakkan, “pintanya.
Sementara anggota Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsuri, meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendataan dan penataan aset Pemprov Jateng secara baik.”Hal ini harus dilakukan supaya aset gedung dan tanah sekolah tidak di miliki oleh orang lain, sehingga jelas fungsinya untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat di daerah tersebut,” paparnya.
Komisi C DPRD Jateng M Hendri Wicaksono menyoroti banyaknya aset milik OPD lain di Pemprov Jateng, belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum bisa diandalkan sebagai penghasil pendapatan secara baik.
“Jika aset aset milik OPD lain yang berupa tanah bisa dimanfaatkan dan diberdayakan secara baik, diyakni hasilnya bisa bersaing dengan pendapatan dari sektor BPKB kendaraan bermotor,” pungkasnya.
(Suparman)
Komentar