oleh

Ketua DPRD Jateng, Rapat Banggar Dibuka Secara Transparan dan Terbuka untuk Umum

INILAHONLINE.COM, UNGARAN

DPRD Jateng semakin gencar melakukan terobosan baru di era keterbukaan informasi. Bahkan tidak hanya masalah kebijakan, namun pembahasan APBD dan Rapat Badan Anggaran (Banggar) antara legislatif dan eksekutif kini digelar secara terbuka.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan di era parlemen modern dan keterbukaan, semua kegiatan DPRD harus trasparansi dan dapat diketahui publik, termasuk pembahasan APBD serta Rapat Banggar.

”Pembahasaan APBD dalam rapat pembahasan anggaran yang semula terkesan sakral hanya ‘setengah kamar’ tersebut, kini boleh diikuti siapapun, termasuk media, akademisi hingga dapat diketahui publik,”katanya dalam acara prince topic bertajuk ”Paradigma Baru DPRD Jateng” di The Wujil Resort & Conventions di Ungaran, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, dalam pembahasan APBD dan Rapat Banggar sekarang ini bersifat terbuka, siapapun boleh ikut. Pembahasannya harus diketahui dewan dan publik, dipublikasikan media. ”Jadi semuanya paham. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi,” ujarnya.

Dialog itu juga menghadirkan narasumber Plt Sekda Provinsi Jateng Herru Setiadhi dan Pengamat PolitikUniversitas Wahid Hasyim (Unawahas) Semarang Joko Prihatmoko

Menurut Bambang, di dalam rangkan mewujudkan parlemen modern, semua kegiatan DPRD Jateng bisa dipantau masyarakat sebagai konstituennya. Bahkan pembahasan APBD ataupun rapat-rapat lain di jajaran dewan direkam dan ditayangkan melalui sejumlah media sosial (medsos). ”Jika ada yang tidak sesuai atau melenceng, bisa diketahui publik dan masyarakat bisa mengoreksi,”tandasnya.

Perbaikan etos kerja, lanjutnya, juga diterapkan dalam kehidupan dan pribadi masing-masing dewan. Misalnya datang di setiap rapat, dan mengikuti setiap ketentuan yang berlaku.

“Etos kerja bagi anggota DPRD yang baru semestinya begitu, kalau reses diatur setahun itu tiga kali. Lebih dari itu tidak bisa. Kunjungan kerja juga sudah diatur di Bamus, sekarang tidak bisa pergi seenaknya sendiri, termasuk absensi,” tuturnya.

Dia menambahkan, DPRD Jateng periode 2019-2024 berupaya untuk mengubah persepsi di masyarakat yang menyebut jika anggota dewan kental dengan istilah “datang, duduk, diam dan duit”.

“Kami ingin mengubah citra itu, dan mewujudkan parlemen modern serta transparan. Disiplin waktu dan komitmen bergerak cepat, ini yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Dia mengajak kepada semua anggota dewan untuk lebih banyak melayani dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi hingga upaya mewujudkan parlemen modern bisa lebih cepat.

Bahkan DPRD Jateng, lanjutnya, ingin mengubah persepsi publik seperti pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ada sebuah Badan Rumah Tangga (BRT) di DPRD yang akhirnya menjerat banyak Anggota Dewan masuk penjara.

Tidak hanya itu, dia menambahkan bahkan sebanyak 119 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK harus menjadi catatan penting di momentum pembahasan anggaran. Momentum pembahasan anggaran harus dimanfaatkan dengan baik untuk pencegahan korupsi.

“Mewujudkan parlemen modern tanpa mengubah sistem, menerapkan kedisiplinan waktu, komunikasi, kedisiplinan bertindak dan komitmen bergerak cepat, saya rasa sulit dilakukan,” tuturnya.

Sementara komunikasi, lanjutnya, bisa menyelesaikan banyak masalah, jika komunikasi buntu, tidak mungkin masalah bisa selesai, sehingga kini menjalin komunikasi akan terus diupayakan di kalangan anngota DPRD Jateng.

Sementara itu, narasumber lain Plt Sekda Provinsi Jateng Herru Setiadhi menuturkan, komuniasi secara obyektif profesional bisa dilakukan dengan tiga parameter agar komunikasi legislatif dengan esekutif berjalan baik dan terbuka.

Tiga parameter itu, menurutnya, semua kegiatan esekutif maupun legislatif harus terbuka secara transpransi sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengukur apa yang dilakukan bisa mengasilkan sesuai harapan atau tidak.

Selain itu, lanjutnya, responsif DPRD mengajak jajarannya baik wakil Ketua, Piminan Komsisi secara internal dapat mencari pembanding dari pembahasan yang diharapkan bisa cepat dan lebih akurat sesuai yang diharapkan rakyat.

“Paradigma baru keterbukaan dan tarsparansi serta komunikasi itu bisa lebih cepat untuk mendorong kinerja baik bagi legislatif maupun esekutif, tentunya sesuai yang diharapkan rakyat,” ujarnya.

Publik, dia menambahkan tidak memandang esekutif pemerintahan dan lembaga legislatif adalah lembaga yang bisa diharapkan. Persepsi apa yang dilakukan DPR pusat berimbas ke DPRD, walaupun pada kenyataannya hal ini tidak ada hubungannya. Padahal jika dibanding DPR-RI, DPRD jauh lebih impactfull karena jangkauannya lebih konkrit dan pasti.

(Suparman)

Komentar