oleh

Ketum PWI : Jika Konferprov PWI Jateng Terjadi Pelanggaran, Maka Bisa Dibatalkan

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, proses penyelenggaraan Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jateng harus mengikuti mekanisme sesuai ketentuan. Pasalnya, jika nanti terbukti terjadi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Konferprov, maka hasil konferensi bisa dibatalkan.

“Jika ada satu saja pelanggaran terhadap PD/PRT, maka konferprov bisa dibatalkan atau diulang karena tidak sah. Dan, ini sudah pernah terjadi,” kata Atal Depari saat ditemui wartawan di Kantor PWI Pusat, Senin (31/8/2020).

Atal S Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi menegaskan, kepemimpinannya akan tetap komit dan teguh membangun organisasi secara profesional dan bersih, yakni dengan terus berpegang pada PD/PRT sebagai acuan organisasi.

“Terkait mekanisme pengumpulan mandat menjelang Konferprov PWI Jateng 2020, bahwa surat mandat itu adalah hak mutlak anggota dan tidak bisa dikumpulkan di sekretariat oleh panitia. itu tidak boleh. jika nanti terbukti demikian, maka Konnferprov bisa saja dibatalkan atau ditunda,” tegasnya.

Atal berkeinginan agar organisasi di bawah kepemimpinannya berjalan secara profesional. Karena itu, dia sangat ketat dan tegas dalam penegakan PD/PRT. “Beberapa kali saya menemukan pelanggaran PD/PRT dan langsung saya minta konferprov diulang. Untuk hal ini, saya tidak ada kompromi,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan juga dikatakan Mirza Zulhadi, panitia semestinya dibentuk dan diisi oleh anggota PWI Jateng yang independen alias tidak terafiliasi oleh salah satu pihak yang akan maju dalam pemilihan Ketua nanti. Untuk itu, Panitia harus sering berkomunikasi dengan PWI Pusat setelah kami menerbitkan daftar pemilih sementara.

“Sampai saat ini, kami belum dihubungi lagi oleh panitia. Surat mandat tidak boleh dikumpulkan, apalagi dikumpulkan di sekretariat panitia,” tandasnya.

Mirza mengakui, surat mandat sering menjadi persoalan dalam konferprov. Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya mengikuti mekanisme sesuai peraturan untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai tata tertib dan PD PRT PWI. Oleh karena itu, surat mandat harus dibawa sendiri oleh pembawa mandat. Setelah diisi, ditandangani, dan dicap basah, surat mandat dilampiri kartu asli PWI yang masih berlaku dan dimasukkan dalam amplop tersegel.

“Itulah yang dibawa saat konferprov. Soal siapa yang membawa, sudah diatur. Nah, dalam hal ini ada diskresi untuk satu orang bisa membawa maksimal 10 mandat,” ujar mantan Ketua PWI Jabar itu.

Lebih lanjut, Mirza meminta hal ini untuk disampaikan kepada seluruh anggota dan pihaknya akan menghubungi atau berkomunikasi dengan panita, agar dalam pelaksanaan konferensi nanti tidak ada aturan atau mekanisme yang dilanggar.

“Saya juga akan menghubungi panitia. Dan setelah Pusat menerbitkan daftar anggota yang berhak memilih, panitia kemudian mengirimkan surat mandat kepada anggota dan bukan dikumpulkan di sekretariat. Itu tidak boleh,” tegasnya. (Piya Hadi)

Komentar