InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Komunitas Peduli Kepemimpinan Bersih Jawa Tengah meminta seluruh partai politik dan elemen demokrasi untuk mewujudkan pemimpin yang ideal bagi rakyat pada Pilgub Jateng 2018 tanpa ada politik transaksional.
‘’Dalam menentukan pemimpin yang baik dan bersih sejak awal proses rekruitmen calon gubernur 2018, harus memenuhi prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, integritas, prestasi dan rekam jejak yang baik, guna terwujudnya kepemimpinan bersih sesuai harapan dan kebaikan rakyat Jawa Tengah,’’ujar Ketua Fatayat NU Ambarawa Siti Alfiah dalam Diskusi Publik dengan tema ‘’Mewujudkan Kepemimpinan Bersih Jawa Tengah Menyongsong Pilkada Damai 2018’’ di Semarang, Rabu (6/12/2017)
Menurutnya, dalam kehidupan politik di negara kita ini meski cukup liberal atau bebas dalam perkembangannya belum menyentuh dalam segmen perempuan. Oleh karena itu, kaum muda harus mengambil kepeloporan dalam kehidupan politik yang terus berkembang secara dinamis tersebut.
‘’Sekarang ini politik bersih belum masuk di hati masyarakat, sehingga mengajak anak muda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya jangan sampai terjebak dalam politik transaksional,’’pintanya.
Dijelaskan, politik itu sebenarnya indah dan nyaman jika tidak meninggalkan norma-norma dan etika politik. Namun karena adanya kepentingan dalam kekuasaan maka jalan pintas dari segelintir orang akan tetap dilakukan. ‘’Ini menjadi tantangan berat bagi generasi muda untuk bisa melakukan perubahan,’’paparnya.
Koordinator Komunitas Peduli Kepemimpinan Bersih Jawa Tengah Arif Dwi Purnomo mengatakan, pemilihan kepala daerah sejatinya adalah konsolidasi dan kontestasi (proses politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat), sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan publik lima tahunan.
Namun, menurutnya, proses politik dengan sistem demokrasi prosedural dalam kenyataannya sering mengalami pelemahan dan pembusukan. Contohnya, Pilkada di masa lalu dalam prakteknya proses rekrutasi calon sering diwarnai proses politik transaksional baik berupa money politic, janji transaksional jabatan
‘’Pemimpin Jawa Tengah hasil Pilgub 2018 mendatang harus bersih, memiliki rekam jejak yang jelas serta mampu mengemban amanah. Siapapun yang menjadi pemimpin Jawa Tengah mendatang harus berpihak kepada rakyat, memiliki rekam jejak yang jelas dan amanah,” tuturnya.
Sukur Fahrudin dari Aliansi Kerakyatan Anti Korupsi dan Peradilan Bersih (AKAR) Jateng mengatakan, dalam konteks beberapa Pilkada, rakyat sering dijadikan objek atau sasaran pemenuhan ambisi elit politik tanpa ikut berpartisipasi aktif.
‘’Untuk membangun politik bersih bisa dikerjakan bersama, dengan mengembalikan esensi politik bukan hanya untuk segelintir orang tapi masyarakat harus diposisikan sebagai subyek politik bukan objek, dan ini harus kita bangun,” kata Sukur.
Siti Alfiah berharap, agar para generasi muda untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Kaum muda Indonesia jangan pernah putus asa untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran untuk menghasilkan pemimpin yang bersih dan berwibawa.
”Parpol harus menampilkan Calon Gubernur Jateng yang sudah memiliki pengalaman memimpin pada tingkat provinsi dan tidak terindikasi korupsi,”ujarnya
Menurutnya, beberapa konteks Pilkada sebelumnya penentuan calon diambil dari pusat kekuasan elit di Jakarta, sehingga rakyat harus memilih Calon Gubernur jauh dari kriteria yang diharapkan.
”Rakyat sering dijadikan objek atau sasaran pemenuhan ambisi elit politik, tanpa ikut berpartisipasi dalam penentuan calon gubernur,” tandas Arif.(Suparman)
Komentar