INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mulai menghitung kembali biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, yang bakal digelar Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19.
Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan, KPU sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 21 Kabupaten/Kota, untuk dapat menghitungkan kembali anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada serentak 2020.
“Kita terus menghitung kembali terkait kebutuhan Pilkada 2020, sehingga ada beberapa yang diefiensi, meski juga ada penambahan anggaran. Ini sedang dikoordinasi dengan pemda terkait,” ujarnya di Semarang, Kamis, (11/6/2020).
Menurutya, sebenarnya pembahasan anggaran Pilkada di 21 Kabupaten/Kota sudah selesai ditetapkan dengan ditandanginya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di masing-masing daerah. Namun, pandemi Covid19 memaksa KPU dan Pemerintah merevisi anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada serentak mendatang.
“Anggaran sebenarnya sudah selesai. Tapi situasi daruat ini, Pilkada dilanjutkan dengan protokol kesehatan. Maka harus ada penyesuaian dan penambahan anggaran,” tutur Yulianto.
KPU-RI, lanjutnya, sedang menggodok peraturan tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam kondisi bencana non-alam. Peraturan ini, akan mengatur sejumlah penyesuaian proses Pilkada di tengah pandemi virus korona.
“Misalnya, pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mematuhi protokol kesehatan. Harus tersedia hand sanitizer, penyelenggara dan pemilih harus memakai masker, ada alat pengukur suhu tubuh, physical distancing antara petugas KPU dengan pemilih,” ujarnya.
Dia menambahkan pada masa kampanye Pilkada 2020 tidak ada lagi kerumunan massa. Penyampaian visi dan misi pasangan calon akan dilakukan dengan menggunakan media sosial dan media daring.
“Debat publik pun tidak boleh dihadiri para penukung dan bisa disiarkan langsung melalui media sosial,” tutur Yulianto.
Dia optimistis penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 bakal berjalan baik. Warga diminta tidak takut mendatangi TPS untuk memberikan suara mereka kepada calon Kepala Daerah yang dijagokan.
“Nanti penerapannya akan dilakukan bersama-sama dengan Gugus Tugas. Sekarang sudah new normal, publik tidak perlu khawatir karena kita akan menerapkan protokol kesehatan. Prinsipnya kia menggandeng dengan semua pihak agar masyrakat aman dan nyaman untuk memilih,” ujarnya
(Suparman)
Komentar