INILAHONLINE.COM, SEMARANG
LSM Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah menggelar aksi guna mendesak Bawaslu agar lebih aktif merespon pelaksanaan Pemilu.
Koordinator LSM KPK Jawa Tengah, Syaefudin Anwar menduga adanya indikasi pelanggaran pemilu pada kegiatan Apel Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Tengah.
“Kami mendesak Lembaga Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah lebih aktif dalam merespon dan membaca pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah. Agar Pemilu yang berintegritas bisa terwujud,” kata Anwar seperti dilansir laman beritajateng.
Tak hanya itu, LSM KPK minta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar fokus bekerja untuk masyarakat. Karena, netralitas menjadi Jalan terbaik untuk menghindari kecemburuan di hati masyarakat Jawa Tengah.
“Jika ingin memfokuskan diri pada Pemenangan Paslon, lebih baik ambil cuti, supaya sistem pemerintahan di jawa tengah bisa stabil. Dan kami yakin, Wakil Gubernur dapat mewakili tugas kerjanya,” jelasnya.
Anwar menambahkan, bahwa Gubernur harus menegakkan Pasal 304 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Dimana dalam Pasal tersebut, melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Termasuk didalamnya larangan terhadap fasilitas apapun yang dibiayai menggunakan APBN,” tambahnya.
(Red)
Komentar