INILAHONLINE.COM, BOGOR
Menurut rencana, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor siap diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 nanti. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi, kepada inilahonline, di Lippo Plaza Keboen Raya, Pajajarn Kota Bogor, Kamis (22/8/2019).
“Keberadaan MPP ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan serta peran dari pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Bogor. Kalau berjalan sesuai rencana hadirnya MPP di Kota Bogor ini merupakan daerah pertama yang mengimplementasikan di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Deni, di MPP ini terdapat berbagai loket dari instansi-instasi yang ada di Kota Bogor, karena kami sudah ada kesepakatan antara Pemkot Bogor bersama instansi lainnya seperti Polresta Bogor Kota, Kejari, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, ATR/BPN, DPMPTSP, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, PDAM Tirta Pakuan, Disdukcapil, Bapenda, Samsat, dan Bank BJB.
“Berbagai jenis pelayanan dapat diterima oleh masyarakat dalam satu lokasi. Tidak hanya layanan berasal dari pemerintah tetapi juga layanan lainnya dari institusi baik BUMN, BUMD, dan juga swasta dan konsep yang ada di mall ini menurut saya adalah sesuatu yang baru dan unik,” jelasnya.
Deni menjelaskan, dalam mendirikan MPP ini memiliki standar layanan yang harus ada di setiap mall yang diatur melalui peraturan Kemenpan RB No 23 tahun 2017. Di MPP tersebut, selain Pemkot Bogor setidaknya total ada sebanyak 145 layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di MPP.
“Keberadaan MPP ini adalah untuk menjawab yang menjadi kebutuhan masyarakat, minimum layanan-layanannya layanan internal, baik perizinan maupun non perizinan bisa kami layani,” jelasnya.
Lebih lanjut Deni mengatakan, adapun penyewaan tenant (tempat kios-Red) yang digunakan oleh instansi-instansi yang ada di MPP itu, biayanya ditanggung oleh masing-masing instansi yang bergabung MPP di Plaza Lipoo Keboen Raya Kota Bogor tersebut.
(Piya Hadi)
Komentar