oleh

Pemkab Bogor Akan Lakukan Refocusing Anggaran Untuk Optimalisasi Penanganan Covid -19

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Bupati Bogor Ade Yasin akan segera melakukan refocusing anggaran untuk optimalisasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covod-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemkab) Bogor setelah mendapat arahan Mendagri melalui Video Conference dengan sejumlah Kepala Daerah.

Menurut Bupati Bogor, atas arahan dari Mendagri tersebut, pada tahun 2020 ini Pemkab Bogor akan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan bencana non alam atau penanganan Covid-19 dengan megalokasikan anggaran sejumlah 284 miliar.

“Dana penenganan Covid-19 ini dibagi untuk tiga komponen nantinya, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial” kata Ade Yasin yang merupakan Ketua Gugus Tugas Covid19 Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menjelaskan, masa darurat corona banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dan bahkan tak dapat penghasilan sama sekali. Seandainya, jika masyarakat yang terdampak tidak ditangani oleh Pemerintah ataupun Non Pemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial.

“Saya berharap dengan alokasi dana ini, Kabupaten Bogor benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan terkait antisipasi penyebaran Covid-19 kedepannya,”

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogo,r Syarifah Sofiah yang mendanpingi Bupati bersama Tim Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Bogor menjelaskan, anggaran untuk penanganan kesehatan senilai Rp191.050.108.590, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp4.028.000.000, dan anggaran jaring pengamanan sosial sebesar Rp188.994.600.000

“Semua anggaran untuk menangani Covid-19 itu diarahkan pada Belanja Tidak Terduga atau BTT. Anggaran BTT Kabupaten Bogor membengkak hingga 24 kali lipat” Tutur Syarifah yangjuga merupakan Jubir Gugus Tugas Covid19 Kabupaten Bogor.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa anggaran belanja di Kementerian / Lembaga (K/L) yang dapat direalokasi untuk refocussing belanja pada pencegahan dan penanganan COVID-19. Nilai realokasi anggaran K/L tersebut diperkirakan sebesar hingga Rp10 triliun.

Anggaran yang dapat direalokasikan adalah kegiatan yang secara umum kurang prioritas, dana yang masih diblokir, yang belum ditenderkan, kegiatan yang dibatalkan karena situasi yang berubah seperti wabah COVID-19 ini.

“Kegiatan yang bisa direvisi adalah kegiatan yang bukan prioritas, kegiatan yang dibatalkan karena situasinya berubah,” jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang dilakukan secara online melalui video conference di Jakarta pada Rabu, (18/03).

Kemudian belanja barang atau belanja yang tidak mendesak atau kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi, seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat/seminar/workshop dan sebagainya dengan peserta dalam jumlah banyak, dan penyelenggaran event atau kegiatan yang menghadirkan banyak peserta, dan event promosi.

“Belanja modal yang bukan prioritas dan belum ada perikatan, seperti masih diblokir, masih dalam proses tender, dan sisa lelang. Yang belum ditenderkan, belum multi-years,” jelas Menkeu yang pernah menjabat sebagai mantan Presiden World Bank itu.

Menurutnya, Kemkeu mengantisipasi realokasi anggaran pada K/L ini dengan mempercepat waktu revisi menjadi 2 hari yang semula 5 hari. Kemudian, surat dan data dukung revisi disampaikan secara online sekaligus penelaahannya.

“Biasanya 5 hari, sekarang 2 hari online. Akselerasi ini supaya K/L bisa membuat revisi,” imbuh Sri Mulyani.

(Basir)

Komentar