oleh

Pemprov Jabar Sedang Memproses Pembentukan Kabupaten Bogor Timur

INILAHONLINE.COM, BANDUNG – Wacana pembentukan wilayah Kabupaten Bogor Timur segera akan terwujud, setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya sedang memproses dua daerah otonomi baru. Dua daerah itu Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Azis Zulfikar Ali, Sabtu (27/3/2021)

“Sebenarnya ada ada 5 wilayah yang direncanakan bakal jadi otonomi baru di Jabar antara lain Garut Selatan, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Bogor Timur, dan Kabupaten Indramayu Barat”, ungkapnya

Adapun mengenai wacana pembentukan Kabupaten Bogor Timur mencakup tujuh kecamatan yang saat ini masih masuk wilayah Kabupaten Bogor. “Untuk cakupan calon daerah persiapan otonom baru, Kabupaten Bogor Timur akan memiliki luas wilayah 776,71 Kilometer persegi itu terdiri dari 7 kecamatan dengan memiliki 75 desa,” rincinya.

Azis mengatakan, bahwa  Kabupaten Bogor Timur yang memiliki luas wilayah hampir 800 Kilometer persegi, memliki jumlah penduduk 1.345.395 jiwa. Adapun batas wilayah Kabupaten Bogor Timur dikelilingi 7 Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di sekitarnya

Flay Over Cimanggis diruas jalan tol Jagorawi) merupakan akses menuju Bogor Timur melalui Gerbang Tol Jatikarya I. (Foto : Piya Hadi)

“Tujuh wilayah Pemda yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor Timur ini meliputi  di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota Depok. Sebelah selatan dengan Kabupaten Cianjur. Sebelah barat dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Dan sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta,” jelasnya.

Menurut Azis, rencana wilayah Kabupaten Bogor Timur mencakup 7 kecamatan sebagai yakni,  Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari.

“Tujuh kecamatan itu kini masih masuk bagian dari Kabupaten Bogor. Nantinya, jika sudah dipecah menjadi Kabupaten Bogor Timur, ibu kotanya direncanakan berada di Kecamatan Jonggol,” ungkapnya.

Namun demikian, Azis belum menjelaskan mengenai potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor Timur nantinya berasal dari mana saja. Tapi, untuk sementara, sebagai daerah persiapan, meminta dukungan dana dari Kabupaten Bogor sebagai daerah induk paling kurang sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk jangka waktu 3 tahun.

“Dukungan dana dari Kabupaten Bogor sebagai daerah induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan,” pungkasnya.

BPN Kantor Perwakilan Bogor Timur

Seiring dengan wacana pembentukan Kabupaten Bogor Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebelumnya pernah mendesak kepada DPR-RI untuk mendukung pembukaan Kantor Pelayanan Perwakilan Badan Pertanahan (BPN) Bogor Timur

Keberadaan Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor Timur diharapkan dapat menpermudah dalam pelayanan pertanahan di tujuh kecamatan wilayah Bogor Timur. (Foto : Piya Hadi)

“Wilayah Kabupaten Bogor yang luasnya mencapai 2.664 Km2 dengan jumlah penduduk 5.8 juta serta sudah saatnya mendapat pelayanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantor BPN Kabupaten Bogor di Cibinong yang jauh dari domisilinya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin kepada inilahonline.com beberapa waktu lalu.

Ketika ada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI yang membidangi masalah pertanahan ke BPN Kabupaten Bogor yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron di Cibinong, Selasa (5/3/2019), Burhan menyampaikan wacana pembentukan Kabupaten Bogor tersebut.

“Luas wilayah Kabupaten Bogor yang membentang dari Jasinga, Jonggol hingga Puncak (Cisarua) dengan penduduk mencapai 5.8 juta terdiri dari 40 Kecamatan, 417 Desa dan Keluarahan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, khusunya dalam pelayanan dan pengurusan pertanahan,” kata mantan Kadis Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor itu.

Burhan menambahkan, Pemkab Bogor siap mendukung kepada BPN untuk mewujudkan keberadaan Kantor Pelayanan BPN selain di Bogor Timur di Cileungsi juga BPN Bogor Barat di Cigudeg Bogor Barat. Dukungan Pemkab Bogor yakni dengan menyediakan tempat milik aset Pemkab yang ada di kedua wilayah tersebut dan ketersediaan anggaran untuk merealisasi keberadaan kantor cabang pelayanan BPN di wilayah Barat dan Timur tersebut. mendesak.

Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil saat merismikan pembukaan Kantor Perwakilan BPN Bogor Timur bersama Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. (Foto : Istimewa)

“Untuk wilayah Bogor Timur, kami memiliki eks kantor Kecamatan Cileungsi yang bisa digunakan atau dipinjampakaikan untuk BPN dan Alhamdulillah, Kantor BPN perwakilan Bogor Timur yang berlokasi di Kecamatan Cileungsi sudah direalisasikan dan telah diresmikan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalin,” paparnya.

Adapun untuk wilayah Bogor Barat, kami memang belum memiliki tempat atau bangunan, akan tetapi kami akan mengusahan tempat untuk pembukaan Kantor Pelayanan Cabang BPN Bogor Barat di Cigudeg. Selain itu Kata Burhan, Pemkab Bogor juga berharap kepada BPN kabupaten Bogor untuk membantu kami pensertipiktan tanah aset Pemkab Bogor.

“Dengan masih banyaknya tanah aset Pemkab Bogor yang belum bersertipikat, kami berharap kepada BPN kabupaten Bogor untuk membantu proses sertipikasi terhadap aset aset Pemkab Bogor sekaligus untuk memprogramkan pembuatan peta rincikan disetiap desa,” harap Burhan.

Terkait program Pendaftaran Tanah Sistimatis Langsung (PTSL) untuk ke depannya  akan memudahkan BPN untuk mendukung program pemrintah pusat mengenai sertipikat gratis bagi tanah-tanah milik adat rakyat serta aset-aset tanah pemerintah.

Anggota Komisi II DPR-RI Firman Subagiyo (kiri) bersama Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin (kanan) ketika memberikan keterangan kepada inilahonline.com usai melakukan kunjungn kerja ke Kantor BPN Kabupaten Bogor, di Cibinong. (Foto : Istimewa)

“Dengan diukurnya dan dibuatnya peta rincikan tanah-tanah yang ada disetiap desa, maka kita bisa langsung memploting untuk mengetahui lokasi dan status kepemilikan tanah adat milik masyarakat yang akan disertipikatkan. Sementara menurut informasi, saat ini BPN masih kekurangan tenaga petugas ukur dilapangan, sehingga kita juga memaklumi adanya kendala kekuarangan petugas ukur BPN,” paparnya.

Lebih lanjut, Burhan ketika disinggung mengenai kepemilikan tanah diwilayah Puncak Cisarua dan sekitarnya yang saat ini dikuasai oleh orang orang bukan warga Bogor, pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar segera dibuat aturan tentang tata ruang, supaya tanah yang sebagian milik negara atau eks HGU tersebut bisa dikeluarkan haknya untuk masyarakat Bogor.

“Kami setuju dan sangat mendukung, jika kawasan Puncak dan sekitarnya bisa ditata dan dikeluarkan izin untuk mengembangkan wilayah tersebut, dengan catatan sesuai peraturan dan UU. Di wilayaah Puncak, sekitar 70 persen dikuasi, digarap dan dimanfaatkan oleh warga dari luar Bogor dan warga Bogor sendiri yang menguasai dan memanfaatkannya hanya 30 persen saja.” tandasnya. (Piya Hadi)

Komentar