oleh

Perlu Alokasi Dana Covid-19 Untuk Guru Honorer

Oleh: Asep Saepul Hidayat
(Komisioner KPU Kabupaten Bogor 2018-2023)

Pendidikan merupakan salah satu wahana yang sangat penting dalam upaya menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia, Paulo freire dalam bukunya berjudul Pendidikan Pedagogi mengemukakan bahwa tujuan mulia dari pendidikan adalah untuk mewujudkan kebebasan berpikir kepada peserta didik. Karenaya metode yang ideal dalam pendidikan menurutnya adalah dengan menggunakan metode arkeologi pendidikan. Dimana metode ini memerankan siswa sebagai subjek pendidikan bukan sebagai objek pendidikan.

Metode ini menghendaki dalam proses pendidikan lebih banyak terjadi tuker pikiran antara pendidik dan peserta didik seputar keilmuan dan realitas sosial yang ada di lingkungan mereka. Harapannya adalah akan menghasilkan generasi penerus yang berwawasan luas, kritis dan lebih memahami keilmuan yang mereka miliki. Senada dengan itu, Ki Hajar Dewantara memiliki cita-cita luhur bahwa pendidikan tidak hanya untuk merubah masa depan dan menjamin kebebasan akan tetapi pendidikan juga sebagai sebuah jalan untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Beliau berpendapat bahwa didalam suatu proses kegiatan pendidikan ada pembelajaran yang merupakan perwujudan komunikasi eksistensi manusia yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan.

Kondisi sekarang, Lebih dari 200 negara di Dunia sedang menghadapi perang besar melawan wabah Covid-19 termasuk juga di negara kita, lebih dari seratus ribuan orang di dunia menjadi korban dari keganasan wabah ini, di Indonesia sampai saat ini sudah 373 orang yang meninggal dari 4.241 orang yang dinyatakan positif Covid-19 termasuk di dalamnya Kabupaten Bogor, sudah 17 orang meninggal dari 36 orang yang positif (harian Metropolitan, 13 April 2020). Kejadian luar biasa ini direspon dengan cepat oleh kabinet Indonesia Maju, salah satunya adalah dalam dunia pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional mengeluakan Permen No 4 tahun 2020 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dengan alasan utamanya adalah kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Adapun isi dari peraturan ini adalah mengenai Ujian Nasional dibatalkan, Proses belajar di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh, Ujian Sekolah untuk kelulusan dan kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portopolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi melalui akumulasi nilai raport berdasarkan nilai lima semester terakhir dan prestasi akademik dan non akademik diluar raport sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah serta membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan sigap menindaklanjutinya dengan mengeluarkan SE No 421/455-Disdik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Isi dari SE disdik ini secara garis besar adalah: Kegiatan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Lembaga Non PNF diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020, Proses pembelajaran bagi peserta didik dilakukan dengan daring/jarak jauh, UN SMP Tahun Pelajaran 2020 dibatalkan, Ujian Sekolah untuk kelulusan dan kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portopolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, syarat kelulusan Peserta didik, kenaikan kelas, Ditangguhkannya kegiatan lomba-lomba dan festival, Penerimaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, Monitoring dan evaluasi serta pendampingan dilakuakan oleh pengawas dan penilik, Kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tangguhkan dan/atau dapat dilakukan melalui sistem daring sampai berakhirnya situasi masa Civid-19, dan Dana BOS dapat dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah serta membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Penulis melihat, kedua kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya menyentuh terhadap stake holder pendidikan, terutama sekali adalah guru. Kebijakan ini hanya memfokuskan kepada penanganan masalah siswa, sementara kaitan dengan nasib guru sama sekali tidak tersentuh, padahal kebijakan ini tentunya berimplikasi kepada semakin beratnya tugas yang diemban oleh guru, mereka harus melakukan kegiatan yang berat diluar kebiasaannya, KBM yang biasa dilakukan secara langsung bertatap muka, sekarang harus dengan cara online melalui jaringan, banyak kesulitan yang akan dihadapi antara lain Pertama dari sisi pelaksanaan tugas, Komunikasi dengan siswa akan sangat membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebakan jarak yang tidak sama dan sarana alat komunikasi yang tidak semuanya siswa memilik, penjadwalan dan pemetaan waktu belajar online harus sudah disiapkan dengan matan, hal ini juga mengharuskan koordinasi yang baik dengan dewan guru lainnya supaya tidak bertabrakan jadwal belajarnya, materi dan penugasan belajar harus lebih varitip dan menarik agar pesan yang disampaikan bisa dengan mudah dimengerti oleh siswa, strategi pemberian nilai yang merangsang motivasi anak harus juga tepat. Guru harus memutar otak mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik sesuai arahan, harapan dan keinginan dari semua pihak yang terkait. Sementara edukasi pembelajaran dengan cara daring oleh guru sangatlah minim, akibatnya jangan heran jika pada kenyataanya masih banyak guru yang bingung mau malekukan apa pada siswanya, belum lagi masalah aksesibilitas jaringan yang terkendala.

Kesulitan Kedua dari sisi Penghasilan/honorarium yang diterima, hampir dipastikan semakin diperpanjangnya masa belajar di rumah bagi siswa akan berpengaruh kepada terganggunya penerimaan penghasilan guru-guru honorer. penerimaan gaji/honorarium belum begitu jelas, bagi 26.031 0rang guru honorer. 21. 058 orang guru honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan ( Disdik Kab. Bogor, 27-11-2019), dan 4.973 orang guru honorer Kemenag, (Kemenag Kab. Bogor, 31-12-19). Yang tiap bulannya menerima gaji antara 300 sampai dengan 750 ribuan, di lapangan beragam cara yang dipergukan oleh yayasan dalam menerapkan sistem penggajian, ada yang menggunakan sistem jam mati, artinya mau libur atau tidak guru tetap menerima honor yang sama pada setiap bulannya, namun ada juga yang menerapkan sistem jam hidup, artinya penerimanan gaji/honorarium guru dipengaruhi oleh seberapa seringnya guru masuk dan berapa banyaknya melakukan tatap muka dalam satu bulannya. Pola pembelajaran daring/jarak jauh otomatis menghilangkan kehadiran guru di sekolah, hal ini tentunya berpengaruh terhadap hilangnya uang transport dan uang makan yang biasa diterimanya, dengan begitu penghasilan guru honorer akan sangat berkurang, akan banyak guru yang menerima honorarium bulan ini dibawah 300 ribu atau di bawah 750 ribu rupiah. Sementara di sisi lain, guru harus mengeluarkan biaya pembelian pulsa untuk kegiatan belajar dengan cara online, kalau yayasan menyiapkan alokasi untuk menggati biaya pulsa sangat lah bagus, namun jika tidak diperhatikan apalagi diganti, semakin besar beban tanggungan mereka saat ini, Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi mereka.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor harus segera melakukan beberapa kebijakan strategis, antara lain: Pertama: Berikan edukasi yang massif kepada seluruh dewan guru di Kabupaten Bogor tentang model pembelajaran daring/jarak jauh sebagai bagian dari pemerataan informasi, penambahan wawasan dan kemampuan dewan guru di Kabupaten Bogor, tidak boleh ada seorangpun guru yang bingun mau melakukan apa dan memberikan tugas seperti apa kepada para siswanya pada kondisi sekarang. Dalam pelaksanaannya Bupati Bogor dapat memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan mengundang Kementerian Agama serta Lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Madrasah (PGM). teknisnya Dinas Pendidikan dan Kemenag dapat memaksimalkan UPTD dan KKMI di 40 Kecamatan, begitu juga PGRI dan PGM memaksimalkan perangkatnya untuk melakukan pembekalan melalui metode daring/jarak jauh. Kedua: Pemerintah Kabupaten Bogor dapat segera mengeluarkan kebijakan kaitan dengan pemberian bantuan berupa insentif/ honor kepada guru honorer selama dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, teknisnya bisa diambil dari Alokasi anggaran berantas Corona sebesar 377 M, jika jumlah guru honor sebanyak 26.031 orang kemudian diberikan insentif sebesar 500 ribu perbulan maka taksiran besaran alokasi anggaran pemberian insentif guru honorer sejumlah 13,1 M, jika pemberian insentif untuk sebanyak 2 bulan (April-Mei) maka pemerintah harus menyisihkan anggaran sebesar 26,2 M, dengan demikian hanya sekitar 7% dari alokasi dana Corona di Kabupaten Bogor bisa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan insentif guru honor. Kebijakan ini merujuk kepada PPPURI No 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana pada BAB II bagian kedua pasal 3 berbunyi dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mewujudkan semua ini, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak, agar proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan lancar ditengah wabah pandemi Covid-19.[ ]

Komentar