oleh

Perwali Nomor 49 Tahun 2019 Segera Direvisi

INILAHONLINE.COM, BOGOR

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menilai perlu adanya revisi Perwali Nomor 49 Tahun 2019, khususnya terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Perlu direvisi agar kedepan tidak muncul atau menjadi persoalan. Selain itu juga diharapkan mampu mengakomodir semua, baik dari regulasinya sendiri, teknis hingga pemanfaatannya,” kata Sekda usai memimpin Rapat Pembahasan Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor melalui Baznas Kota Bogor, di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (01/07/2020).

Dalam pemanfaatannya nanti Sekda berharap adanya transparansi agar semua paham untuk apa saja.

Dalam rapat tersebut disebutkan ada 4 program yang telah disiapkan Baznas Kota Bogor, seperti Bogor Taqwa, Bogor Peduli, Bogor Sehat dan Bogor Cerdas.

Untuk besaran zakat profesi yang akan dipotong adalah sebesar Rp 106 ribu per bulan atau 2,5 persen dari total Take Home Pay (gaji) setiap ASN.

Dirinya berharap implementasi pengelolaan zakat profesi akan berjalan pada bulan depan, antara Juli atau Agustus 2020.

Untuk efektifitas pemanfaatannya, diperlukan keterlibatan Inspektorat Kota Bogor dalam mengawasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, khususnya ASN di Lingkungan Pemkot Bogor.

Apalagi kata Ade, zakat adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. Sementara untuk ASN yang non muslim ia menyerahkan kepada pribadi masing-masing.

“ Mau ikut silahkan, tidak pun tidak masalah,” ujarnya.

Kedepan Ade juga berharap, regulasi tersebut tidak hanya sebatas bagi kepentingan ASN di Lingkungan Pemkot Bogor, namun bisa lebih luas, salah satunya mengajak atau melibatkan instansi vertikal jika ingin menyalurkan zakat melalui Baznas Kota Bogor.

Sebelumnya, baik Kepala bagian Hukum dan HAM, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor merekomendasikan perubahan atau revisi agar lebih sempurna sehingga isinya atau substansinya lebih mengikat.

Hadir mendampingi Ade Sarip Hidayat, Asisten Ekbang Kesra, Dody Ahdiat, Asisten Pemerintahan, Irwan Riyanto, Kepala Bagian Hukum HAM Alma Wiranta, Kabag Administrasi Kesra, Iman, perwakilan BKAD, BKPSDM dan Inspektorat serta Baznas Kota Bogor.
(Periksa Ginting)

Komentar