oleh

Program Sertifikat Massal Di Subang Dijadikan Ajang Pungli

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Publik kini disuguhi de­ngan hiruk pikuk tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK atau Tim Saber pungli dimana-mana, media terus memberitakan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan (abuse of po­wer) dengan berbagai macam kasus.

Fenomena ini nampaknya tak membuat ciut nyali bagi oknum Kades/Panitia Desa danBPN Subang sebagai pelaksana program pembuatan sertifikat massal tahun 2018 dan 2019 diantarnya program Redistribusi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sejumlah desa di Kabupten Subang, Prov. Jawa Barat.

Para oknum itu dituding warga sebagai ‘pencuri’, lantaran diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat massal yang jelas-jelas memungut biaya tanpa jelas payung hukumnya, seski dengan dalih telah dimusyawarahkan de­ngan warga.

Bisa dibayangkan, bila pembuatan Sertifkat melalui program Redistribusi di Tahun 2018 sebanyak 3000 bidang yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan dan TA 2019 sebanyak 2.180 bidang tersebar di 10 Desa dan 4 kecamatan , dan program PTSL (TA 2018) sebanyak 28.300 bidang dikutip antara Rp. 300 ribu hingga Rp.1,5 juta/bidang, maka empat saku baju safari yang biasa dikenakan mereka sewaktu berdinas/bekerja dipastikan tidak akan mampu menampung uang haram itu.

Padahal Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Jawa Barat, saat itu Sri Mujitono sudah mewanti-wanti, bila aparat BPN kabupaten/kota dan aparat desa agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan bagi warga/peserta program. Bahkan seyogyanya bisa gratis bagi warga tak mampu, melalui subsidi pemerintah daerah, ataupun kebijakan Kepala Desa.

“Warga yang ikut program pembuatan sertifikat massal dibebaskan dari biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran dan transportasi petugas ukur, kecuali dibebani biaya materai, patok dan biaya warkah dari desa,” ujar Sri Mujitono di Kantor BPN Kab.Bandung.

Selain itu disinyalir panitia telah memanipulasi data untuk menghindari pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, namun panitia menyajikan data waktunya sebelum diberlakukannya PP itu (Juli 1997). Eksesnya obyek yang terkena Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Psl 4 ayat (2) yang mestinya terjaring oleh  PPAT dipastikan tidak akan terpungut, artinya Negara berpotensi dirugikan sebab pajaknya tidak terpungut.

Hasil penelusuran dan keterangan berbagai sumber yang dihimpun awak media menyebutkan, di desa/Kec.Compreng mendapat kuota 200 bidang dipungut Rp.1 juta hingga 1,5 juta/bidang, Desa Mekarjaya kuota 250 bidang dipungut Rp.1,5 juta/bidang, Desa Parigimulya (Kec.Cipunagara) kuota 50 bidang dipungut Rp.700 ribu/bidang.

Terpisah, Kades Compreng Warmah saat itu dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku memungut biaya Rp.1 hingga 1,5 juta/bidang. Biaya itu tidak termasuk membayar kewajiban lainnya seperti bayar pajak BPHTB, PPh, PBB .“Kami menyamakan dengan desa tetangga (Desa Mekarjaya) untuk menghindari protes warga, karena hampir satu hamparan, peruntukannya tidak jauh berbeda dengan desa tetangga. Sepengetahuan saya pungutan biaya itu merata dilakukan oleh desa-desa yang mendapat program, hanya besarannya bervariasi.

“Dari BPN Subang tidak ada biaya, sementara operasional di lapangan butuh biaya.Untuk rincian penggunaannya silahkan tanyakan kepanitiaan. Kami hanya sekedar mengetahui,”ujarnya berdalih.

Ketua Panitia Agus Zaenudin yang hubungi melalui sambungan telephon 082316316xxx tidak berkenan angkat telephonya kendati sudah tersambung.

Sejumlah warga yang berhasil ditemui awak media, Markonah (nama samaran) warga Dsn.Sukaseneng, Desa/Kec.Compreng mengaku dipungut Rp.1,5 juta, Aminah (nama samaran) warga Dsn/Desa Compreng mengaku dibebani dngan jumlah sama, namun membayar Rp.1 juta. “ Katanya nanti kalau sudah jadi sertifikatnya harus melunasi,” ujarnya mengeluh.

Sementara Kades Mekarjaya Lili Suwarli ( kini mantan Kades) ketika berhasil dikonfirmasi, secara blak-blak mengakui bila pihaknya memungut Rp.1,5 juta /bidang. Salah seorang Panitia Desa setempat yg tidak bersedia dipublis identitasnya menerangkan, biaya sebesar itu diperuntukan membayarTim Lapangan yg berjumlah 5-6 orang sebesar Rp.60 ribu/org/hari, pembelian patok, materai, suguh tamu, bayar kontrakan Base Camp (sekretariat) transpor petugas BPN. Ujarnya.

Hal serupa dikeluhkan peserta program PTSL adalah warga Desa Sukahaji (Kec.Ciasem) yang dipungut bervariasi antara Rp.300 ribu hingga Rp.850 ribu. “ Ada sekitar 2000 bidang tanah sawah dan darat peserta program yang dibebani biaya pembuatan sertifikat tanah PTSL tidak sesuai ketentuan, “ ujar Ajun kepada awak media sambil memperlihatkan kwitansi pembayaran.

Warga lainnya , Arob (50) dirinya mengaku memiliki tanah yang didaftar seluas 230 meter dibebani Rp.850 ribu. “ Saya baru bayar Rp.500 ribu kepada panitya Desa nanti sisanya akan dilunasi setelah sertfikat tanahnya jadi,” ujarnya.

Berbeda keberadaan peserta program PTSL di Desa Jatiragas Hilir (Kec.Patokbeusi) yang dibebani Rp.500 ribu/bidang dilamai Cica Asiah. “ Iya untuk biaya pembuatan sertifikat saya mendaftar dua bidang di awal saya membayar Rp.600 ribu, Lalu setelah mau ngambil saya nambah Rp.200 ribu/bidang. Jadi seluruhnya Rp.1 juta,” ujar Cica mengeluh.

Saking merasa geram, diantara mereka sudah mengadukan dugaan pungli ini ke Polres Subang. Dalam prosesnya mereka meminta bantuan kepada LSM Peraki.

“ Kita sudah meminta bantuan kepada LSM Peraki untuk masalah ini. Karena bukan hanya saya saja, masyarakat lainnya sama dimintai uang untuk pembuatan sertifikat,” katanya.

Ketua DPD LSM Peraki Subang Endah Lesmana mengatakan, sudah menerima sedikitnya 40 laporan dari masyarakat yang dipungut biaya pembuatan Sertifikat program PTSL mulai Rp.300 ribu hingga Rp.1 juta.
Atas kasus ini pihaknya bersama kuasa hukum sudah melaporkan permasalah ini ke Polres Subang.

“ Sudah kita laporkan. Ada laporan dari warga, kemudian langsung kita bantu untuk untuk melaporkannya ke Polisi,” tadasnya.

Pihaknya menginginkan kasus ini bisa tuntas, mengingat sudah banyak masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga yang terlibat harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Praktek dugaan pungli yang dilancarkan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rapih.“Awas jangan meninggalkan jejak,” ujar sumber menirukan kata-kata seorang Kades saat memperingatkan temannya. Masih kata sumber, pola-pola kinerja panitia di desa dikendalikan oleh petugas BPN.

Sementara itu, pejabat berkompeten BPN Subang belum berhasil dikonfirmasi, meski awak media sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Mayjen Sutoyo – Subang.

Menanggapi itu, fungsionaris DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kab.Subang, Yudi Prayoga Tisnaya menyebutkan, oknum panitia yang terlibat seharusnya segera dicokok oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya berdasarkan konstruksi yuridis dalam kontek ini aparat penegak hokum tidak usah menunggu adanya pengaduan dari masyarakat.“Kasus ini bukan delik aduan, melainkan laporan peristiwa pidana,” tegasnya.

Kasus ini tegolong pungli dan setiap pungli adalah bagian tindak pidana korupsi.“Setiap pungutan tanpa dilandasi undang-undang adalah pungli. Apapun dalihnya kebiajakan yang dibuat PemerintahDesa/Panitia dinilai tetap bertolak belakang dengan regulasi pemerintah, ” ucap­nya geram.

(Abdulah)

Komentar