oleh

RSUD Pelabuhanratu Diduga Melanggar UU No. 36 Tahun 2014

INILAHONLINE.COM, SUKABUMI

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelabuhan Ratu diduga melanggar Undang- Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasalnya, dalam melayani pelayanan terhadap pasien, RSUD Pelabuhan Ratu menggunakan siswa SMK Perawat yang sedang melakukan pelatihan kerja lapangan (PKL) di RSUD untuk menangani perawatan terhadap pasiennya.

Salah satu orang tua pasien bernama Jho (39) warga Kampung Mariuk, RT 02/03, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan pelayanan di RSUD Palabuhanratu yang dinilai tidak perofesional dan maksimal, sehingga dirinya merasa kecewa dengan pihak RSUD dan akhirnya membawa pulang anaknya ke rumah dari RSUD Pelabuhan tersebut.

Jho menuturkan, kekecewaannya tersebut bermula saat ia bersama istrinya membawa anaknya, Muhris (1.5) berobat ke RSUD Palabuhanratu, Senin (25/3/2019). Lantaran anaknya itu mengalami panas dan kejang-kejang.

Saat itu Jho sedang keluar mencari sarapan untuk istrinya, namun saat kembali dari luar. Jho dibuat kaget karena melihat istrinya menangis. Pasalnya infusan yang dipasang di tangan anaknya banyak mengeluarkan darah, sampai menetes di bajunya.

“Saya tanya ke istri sudah melapor ke suster penjaga apa belum, istri saya menjawab sudah, tetapi bukannya dibenerin, malah diomelin katanya,” ungkap Jho yang geram saat menirukan ucapan istrinya.

Khawatir terjadi sesuatu, Jho langsung meminta tolong kepada tim medis untuk segera membenarkan infusan anaknya. Namun justru apa yang dilakukan tenaga medis malah menyuruh anak Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) untuk memperbaiki infusan tersebut yang sudah dipenuhi darah.

“Saya tolak, karena waktu saya tanya, ia menjawab bahwa ia merupakan salah satu siswa yang sedang PKL dirumah sakit. Saat itu, saya bilang bahwa anak saya bukan boneka, jadi tolong suster atau perawat yang benerin. Setelah itu, anak PKL pergi dan tidak lama balik lagi membawa pesan, kalau mau di benerin ke luar saja sana,” ketusnya.

Dengan penuh rasa kecawa atas perlakuan tenaga medis, akhirnya Jho memutuskan untuk membawa pulang anaknya.”Saya binggung saat itu kondisi anak lagi sakit panas malah disuruh keluar, dari pada banyak tanya lagi saya mengalah dan diam, lalu memilih pulang saja dari pada anak saya dibikin seperti bukan manusia, sekarang anak saya dirawat di rumah saja, dari pada dirawat di rumah sakit Palabuhanratu tidak dianggap manusia,” ungkapnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa kesehatan adalah sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Dan juga, bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertihkasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan.

Di dalam UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 2 di katakan, bahwa ;

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

Mengutip keterangan dari UU No.36/2014 bahwa Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

Dan Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Adapun Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

Pasal 58 Ayat a

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib :

a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dr Asep ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp. “Masalah kemarin tetkait dg pelayan pasen saya sdh bertemu dg keluarga dan sdh dijelaskan sdh didiskusikan….. dan dianggap sdh clear…. dan hak jawab rs sdh disampaikan ke media…tks,” ujarnya yang dikirim melalui WhatsApp-nya

(KLB)

Komentar