oleh

RUU Pertanahan Dinilai Bermasalah

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Konsiderans Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan dinilai bermasalah, meski pembahasannya diklaim telah mengacu UU Pokok Agraria (UUPA) dan TAP MPR Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam (SDA). Pasalnya didalam batang tubuh RUU tersebut tidak tercemin di hak pengelolaan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam konferensi pers RUU Pertanahan di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (3/9/2019)

“Hak pengelolaan itu bentuk pengaktifan kembali domein verklaring di UU kolonial belanda yang sudah dihapus di UU PA, karena di draft RUU Pertanahan justru memberi kekuatan penuh kepada kementerian dan pemda dalam memberikan izin lewat kewenangan hak pengelolaan,” ujarnya

Menurutnya, hak pengelolaan itu dapat menerbitkan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Itulah powerfulnya pemerintah dengan menggunakan pasal hak pengelolaan, shingga hak guna usaha (HGU) di dalam UU PA terdapat prinsip antimonopoli swasta.

“Tidak boleh ada penghisapan akibat hubungan hukum antara tanah dan manusia. Namun RUU Pertanahan ini justru memperlihatkan banyaknya pemutihan. HGU yang melebihi luasannya bukannya ditindak dan ditarik HGU-nya dihapuskan, tapi justru diberi impunitas atau pemutihan dengan pajak progresif,” kata Dewi.

Ditegaskan, di dalam RUU Pertanahan yang sebentar lagi akan disahkan menjadi UU tersebut, bukannya menata ulang ketimpangan agar lebih adil, RUU Pertanahan justru memperparah ketimpangan karena memberikan banyak kemudahan bagi koorporasi dan membatasi ke masyarakat kecil.

RUU ini tak memberi jaminan, dan justru mengonfirmasi prosedural yang sulit diperoleh masyarakat. Tak ada pula jaminan bagi petani, nelayan, masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan.

“Justru menurut kami ini RUU yang sangat liberal meskipun konsiderannya melengkapi UU Pokok Agraria, menjalankan pasal 33,” ungkapnya.

(Piya Hadi)

Komentar