InilahOnline.com (Kota Bogor) – Penataan di bidang transportasi menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ketika persoalan kemacetan masih dirasakan oleh masyarakat, itu sama artinya jika Wali Kota beserta jajarannya belum maksimal kinerjanya. Sebab, saat masalah kemacetan itu belum dapat diselesaikan dengan optimal maka akan berdampak terhadap persepsi warganya kepada Pemerintah Kota Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri pembukaan diklat pemberdayaan masyarakat hasil kerja sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kota Bogor di aula Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Jalan KH Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (5/2/2018).
“Oleh karena itu, dari awal sampai akhir program pemerintah (Kota Bogor) nomor satu (persoalan kemacetan) selalu menjadi fokus utama. Tetapi, banyak hal-hal yang sebetulnya masih belum dipahami oleh warga. Banyak hal-hal yang sebetulnya sudah dilakukan dan diikhtiarkan Pemerintah Kota Bogor, tetapi belum sampai kepada warga,” urainya.
Memang, diakuinya, jika sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan tidak sampai secara efektif kepada warga. Oleh sebab itu, Wali Kota seringkali mengingatkan kepada seluruh jajaran di Dinas Perhubungan (Dishub) agar jangan pernah terpaku pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Jangan terpaku pada kegiatan-kegiatan. Satu tahun sosialisasi tiga kali, ya jangan terpaku itu. Nongkrong semuanya di warung, masuk ke asosiasi komunitas dan sebarkan apa yang sudah kita (Pemerintah Kota Bogor) lakukan. Jadi mungkin yang pertama tadi sosialisasi kurang gencar,” ungkapnya.
Lebih jauh Wali Kota menerangkan, faktor lainnya yang menyebabkan informasi tidak sampai dengan detail kepada warga dan kendala dalam mengatasi persoalan kemacetan dinilainya lantaran kompleksnya permasalahan bidang yang satu ini. Sehingga tidak mudah pula untuk menyampaikannya kepada publik.
“Saya sering menyampaikannya kepada Dishub soal contoh di kota-kota atau negara-negara maju. Di sana untuk mensosialisasikan satu program saja seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Singapura ketika ada jalur baru, mereka menyewa khusus konsultan selama berbulan-bulan dengan konsep yang matang. Sehingga informasi kepada warga sampai,” bebernya.
Sementara itu, Kepala STTD Suharto mengatakan, dengan diadakannya Diklat oleh STTD adalah Sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat terutama para lulusan SMA/SMK berupa kompetensi di bidang transportasi darat.
Menurutnya, melalui diklat tersebut diharapkan dapat memberikan peluang untuk bersaing di dunia kerja atau untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi.
“Diklat ini diselenggarakan kurang lebih antara 30 sampai 50 jam pelajaran sesuai dengan delapan jenis diklat, kemudian tenaga pengajar berasal dari dosen dan instruktur yang ada di STTD serta dosen dari UIKA. Kemudian para praktisi yang berkompeten di bidang tersebut diantaranya dari PT Astra Honda Motor,” jelas Suharto.
Metode pembelajaran yang diberikan kepada para peserta sendiri, lanjut Suharto, meliputi kuliah, ceramah, diskusi atau tanya jawab serta simulasi atau praktek yang berkompetensi di bidang transportasi darat. “Terakhir diadakan uji kompetensi,” ujarnya. (Agha Dwi Rizkianto)
Komentar