oleh

Terkait Hibah “Bodong” Rp 2 Triliun, Menkopolhukam Didesak Tegur Kapolri

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD disesak untuk menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menangani kasus dana hibah bodong Rp 2 Triliun oleh Heryanty secara profesional

“Masyarakat menunggu langkah internal Polri pasca pemeriksaan Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri yang diperiksa tim dari Itwasum dan Propam Polri,” kata Plt. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Satoso, SH, MH, Kamis (19/8/2021)

Menurutnya, selain masyarakat harus melihat pemeriksaan anak Akidio Tio, Heryanty oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel yang seakan “jalan ditempat”.  Peristiwa sumbangan 2 trilyun yang berujung pada kehebohan di Indosia tsb sudah memenuhi delik pasal 263 ayat 1 KUHP.

“Adapun pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut merupakan tindak pidana surat palsu, yaitu surat yg isinya tidak benar sbgmn ternyata dr bilyet giro bank Mandiri atas nama Heriyanty yang tertulis tanggal 2 Agustus 2021. Semestinya ada dananya, ternyata tidak ada dananya 2 Trilyun. Untuk itu, perkara surat palsu ini seharusnya ditindak lanjuti oleh Polri,” jelas Sugeng

Oleh karena itu, IPW mendesak Menkopolhukam harus mengingatkan Kapolri untuk menjaga profesionalisme Polri. Kapolri harus menjatuhkan sanksi disiplin dan administrasi bagi pejabat yang terlibat dalam kebohongan publik yang membuat kegaduhan di masyarakat. 

“Sumsel Irjen Eko Indra Heri sudah meminta maaf kepada masyarakat luas karena dirinya tidak hati-hati. Namun kini, masyarakat menunggu permintaan maaf dari anak Akidi Tio Heryanty atas kebohongan yang dilakukannya.,” ujarnya.

Lebih lanjut Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, hingga sampai saat ini Polda Sumsel masih membungkam Heryanti dan belum memberikan keterangan sedikitpun ke publik apakah dia memiliki duit atau tidak.  Karena masyarakat hanya tahu dari PPATK kalau Heryanty tidak memiliki uang senilai Rp 2 Triliun yang akan disumbangkan untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. 

“Kendati begitu, Ditreskrimum Polda Sumsel belum juga menetapkan status Heryanty. Selain, sejak digelandang ke Mapolda 2 Agustus 2021 lalu,  hanya masih sebatas sebagai saksi saja,” kata  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut.

Lebih jauh Sugeng mempertanyakan sampai kapan Heriyanty memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik terkait kebohongannya yang faktanya hingga sekarang tidak bisa mencairkan uang Rp 2 Triliun yang katanya untuk sumbangan penanggulangan Covid-19 di Sumsel.

“Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menunggu pernyataan Heryanty tentang kebohongan tidak bisa mencairkan dana Rp 2T melalui bilyet gironya. Padahal, Kapolda Sumsel sudah meminta maaf ke masyarakat dan bahkan telah mengunjungi makam ayah Heryanty, Akidi Tio,” imbuhnya. (Piya Hadi)

Komentar