oleh

Tingkatkan Kesadaran Hukum, Anggota Makodiklatad Terima Penyuluhan Hukum

INILAHONLINE.COM, BANDUNG

Penyuluhan hukum merupakan wahana untuk menggugah kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum serta untuk memberikan wawasan kepada seluruh Prajurit dan PNS di lingkungan TNI, TNI AD maupun Kodiklatad agar dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi. Hal ini disampaikan Direktur Umum Kodiklat Angkatan Darat Brigjen TNI Budi Eko Mulyono S.Sos., M.M. yang dibacakan oleh Pabanpers Sdirum Kodiklatad Kolonel Inf Ibnu Jarwadi pada acara Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan di Makodiklatad Jln. Aceh No 50 Bandung. Rabu (13/2/2019).

Lebih lanjut Dirum menyampaikan kegiatan penyuluhan hukum, bukan berarti kita mendapat masalah, bukan pula untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelesaikan masalah karena dengan penyuluhan hukum ini semua anggota dapat mengerti dan memahami tentang hukum yang diterima apabila melakukan pelanggaran yang dilakukannya.

Menurut Lettu Chk Dedi S Daulay yang dihubungi pada saat setelah selesai penyuluhan hukum menyampaikan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum ini kita dapat mengerti bagaimana hukum itu berlaku bagi kehidupan kita sebagai Prajurit dan dapat mengantisipasi apabila ada permasalahan di luar untuk menggunakan jalur hukum.

Sedangkan PNS Iman Sunandar mengatakan dengan adanya penyuluhan hukum ini kita akan sadar dan mengerti apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum dan aturan, dan sanksi yang akan diterima bagi anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk itu, kita haruh mau dan siap mematuhi aturan yang berlaku serta jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Sementara itu, penceramah dari Ditkumad Kolonel Chk I. Nyoman Parwata menerangkan bahwa penyuluhan hukum ini sebagai Wahana untuk menggugah kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum serta untuk memberikan wawasan kepada seluruh Prajurit dan PNS Kodiklatad agar dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi.

Disdamping itu Mayor Chk Ahmadi menjelaskan konsekuensi hukum yang harus diterima Prajurit dan PNS apabila terlibat dalam KDRT, penyalahgunaan ITE, Desersi, THTI dan tindakan Asusila serta Netralitas Prajurit dan PNS dalam menghadapi Pilpres.

Hadir pada acara ini Dandenma Kodiklatad, Pabanpers dan para pabandya serta anggota Makodikalat.

(Penerangan Kodiklatad)

Komentar

News Feed