INILAHONLINE.COM, SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah kondisinya kini semakin memprihatinkan. Pasalnya, dari 35 jumlah kabupaten/ kota, 25 diantanya kini berstatus zona merah. Ke- 25 daerah yang sekarang masuk zona merah tersebut, diantaranya kabupaten Kudus, Jepara, Demak, Grobogan, Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Blora, Pemalang, Pekalongan, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Kebumen, Brebes, Kendal, Batang, Purworejo, Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Tegal, dan Kabupaten Magelang.
” Jika dilihat dari angka kasus aktif Covid-19 tertinggi, Kabupaten Kudus masih yang tertinggi yaitu mencapai 1.694, Kendal 1.611, Kota Semarang 1.510, Kebumen 1.024, Sragen 907,” ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah rapat penanganan Covid-19 bersama Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Herbuwono secara virtual, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, penambahan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Kendal yaitu 164 kasus pada Minggu (27/6), Kebumen 161 kasus, Kabupaten Semarang 98 kasus, Kota Semarang 94 kasus, dan Batang 69 kasus.
” Hanya pada pekan lalu Senin (21/6) ada 13 kabupaten/ kota yang masuk zona merah. Namun untuk menekan penularan Covid -19, akan menyiapkan instruksi khusus bagi kabupaten/ kota zona merah,” ujarnya.
Instruksi khusus, lanjutnya, akan dikirimkan meski sebelumnya hanya berupa surat edaran, tapi kalau surat edaran rasanya kurang kurang maksimal. ” Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah mudahan instruksinya secepatnya bisa jadi dan bisa langsung dibagikan,’ tegas Ganjar.
Dalam situasi zona merah ini, pihaknya memerintahkan seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng melakukan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori resiko tinggi Covid-19. Hingga saat ini, ada 7000 RT di Jateng yang berstatus zona merah.
“Kalau kemarin ada 5700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus,” kata Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara daring, Senin (28/6).
Ganjar menerangkan, dengan lockdown tingkat RT itu, maka penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. TNI/Polri lanjut Ganjar sudah siap untuk melakukan pengamanan.
“Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.
Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 Kabupaten/Kota di Jateng yang masuk zona merah.
“Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan,” jelasnya.
Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada Bupati/Wali Kota itu. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antar wilayah di Jateng.
“Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.
Masing-masing Kepala Daerah lanjut Ganjar diminta memiliki tanggungjawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.
“Bupati/Wali Kota punya dong tanggungjawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggungjawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus,” ucapnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, Bupati/Wali Kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.
“Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, pengetatan-pengetatan yang dilakukan saat ini sebaiknya dilakukan di seluruh daerah resiko tinggi di Indonesia. Dirinya meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.
“Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya,” pungkasnya.(Suparman)
Komentar